Aksi Bela Tauhid 2 dan Upaya Bangkitnya HTI

Pasca Aksi Bela Tauhid beberapa hari lalu, beberapa ormas Islam yang mendukung paham khilafah berencana kembali menggulirkan aksi. Mereka akan menggelar Aksi Bela Tauhid 2 atau Aksi 211 merujuk pada tanggalnya.

Inisiator Aksi Bela Tauhid 2 itu tak jauh dari penggagas aksi-aksi berjilid selama ini. Mereka umumnya juga oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Bila melihat kondisi saat ini, seruan Nasional Aksi Bela Tauhid 2 November 2018 sudah tidak relevan digelar. Karena kasus tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Pelaku pembakar bendera itu pun juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, serta sejumlah ormas Islam, seperti, NU dan Muhammadiyah, Syarikat Islam, hingga Persis  sudah sepakat tidak memperkeruh masalah tersebut.

Oleh karena itu, kita berharap agar Aksi Bela Tauhid 2 ini jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan HTI untuk kembali bangkit melalui gerakan ormas dan umat Islam. Tauhid sebaiknya diamalkan dalam masing-masing pribadi umat Islam, bukan dengan cara intimidatif dan provokasi.

Kita sadar bahwa Aksi Bela Tauhid 211 merupakan cara HTI dan ormas radikal untuk memecah belah umat Islam dan Pemerintah. Karenanya kita harus waspada dengan bahaya laten HTI dan gerakan makar #2019GantiPresiden dalam Aksi Bela Tauhid.

KH. Ma'ruf Amin Kunjungi Kiai di Situbondo dan Banyuwangi

Selama beberapa hari ini, KH. Ma'ruf Amin bersilaturahim dengan para kiai dan santri di sejumlah tempat di Jawa Timur.

Rais 'Aam PBNU itu salah satunya bersilaturahim ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Selasa (30/10).

Setibanya di pesantren yang didirikan tahun 1905 tersebut, Kiai Ma’ruf berziarah kepada pendirinya, yaitu KH. Syamsul Arifin dan putranya, KH. As’ad Syamsul Arifin yang letaknya di samping masjid. 

Kemudian, KH. Ma’ruf langsung menuju ke kediaman pengasuh saat ini, yaitu KH. Ach. Azaim Ibrahimy, kiai yang memiliki sekitar 15 ribu orang santri.

Saat bertemu, Ra Azaim langsung mengalungkan sebuah sorban kepada Kiai Ma’ruf seraya mencium tangannya. 

Di ponpes itu, Kiai Ma’ruf bertemu dengan belasan kiai di salah satu ruangan. Pertemuan tersebut berlangasung sekitar 1,5 jam.

Selepas dari Situbondo, Ketua MUI itu bertemu dengan sejumlah kiai dan santri di Pesantren Blokagung, Banyuwangi.

Di sana, kiai bersilaturahmi dengan para kiai dan santri. Selain juga berziarah ke makam Kiai Soleh Lateng, salah seorang pendiri NU.

Ternyata Tak Suci, Politikus PAN Dicekal KPK Karena Dugaan Korupsi DAK Kebumen

Lagi-lagi anggota DPR RI masuk dalam penyelidikan kasus korupsi. Kali ini, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan dicekal untuk keluar negeri karena persoalan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Surat pencegahan itu telah dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (26/10).

Kabar itu juga telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Ia menyatakan bahwa pihaknya mencegah Taufik berpergian ke luar negeri karena kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang tengah diusut pihaknya. 

Sebelumnya, Taufik Kurniawan sempat diperiksa ‎oleh KPK pada 5 September 2018 lalu. Pemeriksaan terhadap Politikus PAN tersebut diduga terkait penyelidikan kasus dugaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 100 miliar.

Hal ini adalah pengembangan dari penyelidikan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu. Nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus korupsi itu.

Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait dengan pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. 

Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Melihat sepak terjang seperti itu sudah sepatutnya KPK mencekal Taufik. Sebagai Wakil Ketua DPR dia diduga kuat memainkan jabatannya untuk mengatur kasus korupsi tersebut.

Kelakuan Taufik ini membuktikan bahwa kader PAN juga tidak bersih, apalagi suci. Oleh karenanya, tak pantas bila Amien Rais menyebutnya sebagai Partai Allah

Aksi Bela Tauhid, Gerakan Politik Berkedok Kalimat Tauhid?

Aksi Bela Tauhid, Gerakan Politik Berkedok Kalimat Tauhid?

Beberapa waktu lalu, pembakaran bendera HTI di Garut sempat dipelintir menjadi pembakaran panji Rasulullah. Mereka para pendukung HTI dan kubu oposisi beramai-ramai menyamakan bendera HTI sebagai bendera tauhid.

Dengan isu seperti itu, gerombolan pengusung khilafah itu ingin membangun opini bahwa Banser NU telah menista agama Islam. Lebih jauh lagi, mereka ingin menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal, jelas antara keduanya itu berbeda. Bendera HTI tidak sama dengan liwa dan rayyah sebagai panji Rasulullah dulu. Sebab, dalam hadits soal liwa dan rayyah sama sekali tidak disebutkan adanya kalimat tauhid. Namun hanya dinyatakan bahwa liwa itu berwarna hitam, dan rayyah itu berwarna putih. 

Kedua, bendera yang dibakar oleh Banser NU itu jelas merupakan atribut HTI. Karena ditinjau dari khat (ragam huruf) dan harakatnya itu identik dengan HTI. Bila bendera itu disebut liwa dan rayyah jelas salah, karena tulisan di zaman Rasul itu tidak memakai harakat.

Menurut rekam jejak berupa video dan foto, terlihat bahwa di kantor dan spanduk HTI selalu mennggunakan bendera bertuliskan tauhid sebagaimana yang dibakar oleh Banser NU itu. Dengan demikian, tak bisa dibantah bahwa bendera itu memang atribut organisasi terlarang tersebut.

Apalagi, pembawa bendera itu sendiri, yakni Uus Sukmana telah mengakui bahwa  bendera yang dibawanya itu adalah atribut HTI. Jadi dusta mana lagi yang akan disebarkan?

Kemudian, kita semua paham bahwa Aksi Bela Tauhid itu hanyalah aksi politik dengan berkedok Tauhid. Demo itu digelar demi kepentingan politik, bukan semata-mata membela agama.

Karena dalam Aksi Bela Tauhid itu justru muncul wacana #2019GantiPresiden. Bila itu murni untuk membela agama, mengapa harus menurunkan rezim Presiden Jokowi? Ini jelas aksi politik yang dibungkus kedok tauhid.

Kita sudah paham skenario yang kerap dimainkan oleh kubu oposisi selama ini. Mereka adalah golongan yang gemar mempolitisasi agama untuk kepentingan politik.

Tak bisa disangkal lagi, mereka itulah penjual ayat agama itu dengan harga yang sangat murah.

Ternyata Tak Suci, Politikus PAN Dicekal KPK Karena Dugaan Korupsi DAK Kebumen

Ternyata Tak Suci, Politikus PAN Dicekal KPK Karena Dugaan Korupsi DAK Kebumen

Lagi-lagi anggota DPR RI masuk dalam penyelidikan kasus korupsi. Kali ini, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan dicekal untuk keluar negeri karena persoalan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Surat pencegahan itu telah dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (26/10).

Kabar itu juga telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Ia menyatakan bahwa pihaknya mencegah Taufik berpergian ke luar negeri karena kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang tengah diusut pihaknya. 

Sebelumnya, Taufik Kurniawan sempat diperiksa ‎oleh KPK pada 5 September 2018 lalu. Pemeriksaan terhadap Politikus PAN tersebut diduga terkait penyelidikan kasus dugaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 100 miliar.

Hal ini adalah pengembangan dari penyelidikan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu 4 Juli 2018 lalu. Nama Taufik pernah mencuat dalam persidangan kasus korupsi itu.

Taufik disebut oleh Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait dengan pengalokasian DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. 

Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Melihat sepak terjang seperti itu sudah sepatutnya KPK mencekal Taufik. Sebagai Wakil Ketua DPR dia diduga kuat memainkan jabatannya untuk mengatur kasus korupsi tersebut.

Kelakuan Taufik ini membuktikan bahwa kader PAN juga tidak bersih, apalagi suci. Oleh karenanya, tak pantas bila Amien Rais menyebutnya sebagai Partai Allah

Lagi-Lagi Hoaks, Eramuslim Sebut Proyek Jalur Kereta Trans-Sumatera Mangkrak, Ini Kenyataannya

Sudah menjadi kebiasaan jika pihak oposisi kerap menyebarkan berita bohong untuk menyudutkan pemerintah. Bahkan, politik kebohongan itu dirasa sudah keterlaluan.

Hal itu pula yang terjadi dengan portal-portal media yang berafiliasi dengan mereka. Sebagai institusi penyebar kabar, kelakuannya sungguh memuakkan. Portal media online seperti eramuslim.com tersebut yang menjadi corong kebohongan itu.

Seperti, misalnya, baru-baru ini situs eramuslim.com memberitakan soal mangkraknya pembangunan jalur kereta api Trans-Sumatera. Menurutnya, proyek yang digagas Presiden Jokowi di awal pemerintahannya itu justru mangkrak dan ditinggalkan begitu saja.

Dengan pengaturan sudut pandang yang sedemikian rupa, berita itu dimainkan seolah memang Presiden Jokowi membiarkan proyek yang telah dicanangkan itu mangkrak.

Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Berita soal mangkraknya jalur kereta api Trans-Sumatera itu sepenuhnya bohong.

Faktanya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri justru menargetkan pembangunan 3 jalur Kereta Api (KA) di Sumatera yang dikerjakan sejak 2014 selesai tahun depan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulkifri.

Adapun jalur KA yang ditargetkan selesai tahun 2019 itu ialah Bireun-Lhokseumawe segmen Krueng Geukueh ke Paloh Batee sepanjang 8,3 km. Jalur KA Bireun-Lhokseumawe memiliki panjang 54,49 km yang dikerjakan bertahap.

Selain itu, jalur KA Besitang-Langsa segmen Besitang-Sei Liput sepanjang 35 km, dan jalur KA Rantauprapat-Kota Pinang segmen Rantauprapat-Pondok S2 di Sumatera Utara sepanjang 33 km juga ditargetkan selesai tahun depan. 

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari target Kemenhub membangun 1.349 km rel KA, mulai 2015 hingga 2019.

Dengan begitu, kabar bahwa jalur kereta api Trans-Sumatera itu mangkrak tidak benar. Itu adalah berita hoaks.

Media abal-abal seperti eramuslim.com ini telah melakukan pembodohan publik karena takut capres dukungannya kalah. Namun, cara berpolitik yang dimainkan dengan berita bohong atau hoaks itu telah melewati batas sabar.

Ketua DPW PAN serta Gubernur Riau Akui Dukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin

Beberapa waktu lalu, sejumlah bupati dan walikota di Provinsi Riau mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di Indonesia.

Salah satu dari bupati tersebut adalah Irwan Nasir, Bupati Kep. Meranti. Dia mengakui bahwa secara pribadi mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Tak membawa embel-embel partai ataupun jabatan.

Irwan berterus terang kalau dirinya nyaman berkomunikasi dengan Jokowi. Menurutnya, tak hanya dia saja yang berasa nyaman. Tapi hampir semua bupati dan walikota nyaman ketika berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Sebab beliau berkomunikasi secara informal dan progresif.

Menariknya, Irwan Nasir saat ini adalah Ketua DPW PAN Riau. Secara organisasional partai, tentunya, itu berseberangan dengan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi. Namun, dia mengaku tetap mendukung Presiden Jokowi.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Riau terpilih, Syamsuar. Dia dan 8 bupati serta walikota di Provinsi Riau sebelumnya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Jokowi dan Maruf Amin.

Menurutnya, dukungan kepada Jokowi itu adalah panggilan hati nurani. Itu adalah sikap politik pribadi bukan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Gubernur Riau saat ini.

Menurutnya, Provinsi Riau saat ini masih membutuhkan presiden seperti Jokowi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Riau yang sekarang kecewa akan segera memahami dan mengerti dengan keputusannya mendukung Jokowi.

Para kepala daerah tanpa diminta dan dengan kesadarannya sendiri mulai rame mendukung Presiden Jokowi. Ini adalah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu sudah mulai tampak dalam horison Pilpres 2019.

Siapa Bilang Presiden Jokowi Anti-Islam? Faktanya Dia Pilih Kiai sebagai Cawapresnya

Selama ini, Presiden Joko Widodo kerap disebut sebagai musuh para ulama. Bahkan, Presiden Jokowi sering dianggap anti-Islam.

Namun, klaim itu harusnya mulai dihapus dalam benak kita, karena saat ini justru Presiden Jokowi yang memilih seorang Kiai (ulama) sebagai cawapresnya.

Hal ini berbeda 180 derajat dengan lawannya, Prabowo Subianto, yang awalnya direkomendasikan untuk memilih cawapres dari ulama, ternyata diingkari di detik-detik terakhir. Dia justru memilih seorang taipan kaya sebagai wakilnya.

Peran ulama adalah melanjutkan perjuangan para Nabi untuk memperjuangkan agama Islam. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Maulanasyaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid sebagai ulama sekaligus pahlawan dari Nusa Tenggara Barat dengan cara membangun pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai agama.

Pemilihan cawapres Presiden Jokowi dari kalangan kiai ini menjadi bukti bahwa sosok mantan Walikota Solo itu sebenarnya tak pernah memusuhi ulama, apalagi anti-Islam. Hal itu diakui oleh KH. Ma'ruf Amin sendiri ketika melakukan kunjungan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ketika di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur, KH. Ma'ruf Amin menjabarkan bahwa keputusan Presiden Jokowi memilih dirinya sebagai cawapres merupakan bukti kecintaannya pada kiai dan santri.

Melalui kesempatan ini, para kiai dan santri kini bisa ikut terlibat langsung membangun bangsa sesuai ajaran Islam yang dikaji melalui Alquran, Al-Hadis dan kitab-kitab para ulama. Hal itu tak mungkin dilakukan bila Presiden Jokowi anti-Islam.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya bila kita membuang jauh-jauh propaganda negatif bahwa sosok Presiden Jokowi itu anti-Islam, musuh ulama, atau ingin merusakan agama. Hal itu adalah propaganda sesat yang disebarkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.