Ketimpangan sosial yang melanda Indonesia sudah terjadi selama puluhan tahun. Setiap rezim politik selalu berjanji untuk mengatasi ini, namun hingga kini janji itu seperti menguap begitu saja.
Ketika Joko Widodo menjadi Presiden RI, dia berkomitmen untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Sejumlah transformasi struktural disiapkan untuk mengurangi kesenjangan antara mereka yang kaya dan miskin, juga mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah.
Hasilnya cukup memuaskan. Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menilai bahwa selama empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah telah berhasil mewujudkan pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia.
Hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan menciptakan kemandirian ekonomi bangsa. Baru kali ini pembangunan justru dimulai daerah pinggiran dan pedesaan, dua wilayah yang selama ini diabaikan.
Transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang mencakup tiga fokus fundamental, yaitu alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, dan pemberdayaan pelaku ekonomi.
Dalam catatan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, setidaknya terdapat 18 keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi yang menonjol. Diantaranya, terkendalinya harga-harga pangan, tingkat kemiskinan terendah sepanjang sejarah, semakin banyak warga yang bekerja, dan kehidupan warga terjamin.
Kemudian, kualitas hidup meningkat, pendidikan membaik, penguasaan aset menyebar, BBM satu harga, membangun perbatasan, dan poros maritim semakin nyata.
Diikuti dengan perizinan semakin mudah, peringkat investasi dan daya saing membaik, Proyek Strategis Nasional (PSN), komitmen membangun desa, insentif pajak UMKM, adanya Kredit Usaha Rakyat yang berbungan rendah, dan distribusi aset untuk rakyat.
Semua program itu mengarah pada SATU hal, yakni Indonesia yang MAJU. Dengan segala keberhasilan seperti itu, maka sangat layak bila Jokowi lanjut satu periode lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar