Isu Papua menarik perhatian parlemen Asia Tenggara. Anggota parlemen Asia Tenggara menyerukan agar kekerasan di Papua segera dihentikan.
Ketua APHR sekaligus Anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago, menyampaikan bahwa mereka yang secara damai mengekspresikan pandangan politik, harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, pembalasan, dan intimidasi.
Menurut APHR, pemerintah Indonesia perlu memulai dialog segera mungkin, demi memulihkan stabilitas dan perdamaian di bumi Papua.
Hal ini dapat dimulai dengan memastikan keamanan demonstran dalam menyampaikan pendapat.
Demonstrasi massal telah berlangsung di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus lalu.
Protes dipicu dugaan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi protes kemudian berkembang ke seruan untuk merdeka.
Untuk menghindari situasi menjadi semakin tidak terkendali dan lebih banyak orang yang membayarnya dengan nyawa, demonstran dan pasukan keamanan Indonesia harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan.
Pemblokiran akses internet di Papua yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak akan meredakan situasi konflik. Sebaliknya, berbagai pihak akan sulit memantau kondisi warga di sana.
Padahal pemblokiran akses internet itu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran informasi palsu di media sosial.
Dikhawatirkan, beredarnya informasi palsu akan memicu keadaan yang semakin buruk. Inilah yang dihindari bersama.
Kita sangat mendukung agar Papua semakin damai dan kondusif. Kekerasan harus dihapuskan dari tanah Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar