Menjelang Desember, opini sesat mengenai Papua biasanya berseliweran di media sosial. Isu-isu tersebut seringkali politis dan menyesatkan publik.
Hal itu merupakan bagian dari propaganda kelompok pro kemerdekaan Papua, karena mereka merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) setiap 1 Desember.
Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Pemerintah telah melakukan antisipasi merebaknya opini-opini liar bersifat politis menjelang 1 Desember.
Ia mengatakan isu politik terkait HUT OPM menjadi perhatian bersama. Penting pula diantisipasi agar isu itu tidak menimbulkan kerusuhan di Bumi Cenderawasih.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas bagi para perusuh di Papua.
Mantan Ketua MK ini menuturkan bahwa Kepolisian sudah memiliki prosedur untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan Kepolisian juga sudah memiliki prosedur untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh internal aparat Kepolisian.
Namun demikian Mahfud enggan membeberkan strategi yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu. Ia menyebut strategi pemerintah bersifat rahasia.
Selain pemerintah, masyarakat juga akan waspada dengan adanya isu sesat dan tindakan di luar hukum yang kemungkinan dilakukan oleh pihak ekstremis pendukung kemerdekaan Papua.
Karena kita paham, Papua pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Papua tak ubahnya dengan Jawa dan Sumatera, maka tak boleh lepas dari NKRI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar