Jalan Damai untuk Papua, Pemerintahan Presiden Jokowi akan Selesaikan Masalah Papua dengan Komprehensif

Masalah Papua mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terkait ini, pemerintah ingin menyelesaikan segala permasalahan di Papua dengan komprehensif.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan masalah Papua ini secara komprehensif melalui bidang budaya, dialog terbuka, atau mengutamakan cara damai.

Pendapat Mahfud MD itu senada dengan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Papua dari DPD RI. Ia pun mengapresiasi langkah dan konsep Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dalam rangka menyelesaikan segala persoalan di Bumi Cenderawasih.

Mahfud sepakat dengan tawaran Pansus Papua DPD untuk membuka dialog dengan semua elemen. Tak terkecuali dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Penyelesaian konflik di Papua juga akan ditempuh dengan jalan yang bermartabat, yakni dengan melindungi HAM dan hak-hak negara.

Kita pada dasarnya sangat mendukung langkah pemerintah di atas. Dus, kita juga sangat mengapresiasi pendekatan baru yang akan ditempuh pemerintah.

Papua memang harus diselesaikan dengan cara damai, nir-kekerasan, dan mengedepankan HAM. Permasalahan Papua ini perlu dilihat dari akarnya dan diikuti dengan solusi yang menunjukan titik temu bersama. 

Karena bagaimanapun, Papua adalah bagian dari bangsa ini. Mereka bukan musuh yang harus diperangi oleh negara, tetapi perlu dirangkul dan didengarkan aspirasinya. Kemudian, dicarikan solusi bersama. 

Semoga dengan begitu, Papua bisa damai, aman dan rukun kembali.

Terorisme Sulit Diatasi jika Konflik di Timur Tengah Tak Berhenti

Permasalahan terorisme di Indonesia tak pernah satu dimensi saja, melainkan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya situasi keamanan di Timur Tengah. 

Untuk itu, persoalan terorisme di Indonesia ini akan sulit diatasi apabila konflik di Timur Tengah (Timteng) masih ada. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, persoalan terorisme di Tanah Air ini erat kaitannya dengan konflik yang terjadi kawasan negara di Timteng. Jadi sepanjang terjadi konflik di dunia Islam, baik di Afganistan, di Timur Tengah, di Suriah, di Irak dan lain-lain, maka the rest of the world akan menghadapi tumpahan permasalahan, termasuk di Indonesia.

Oleh karena itu, meski terorisme sulit dihilangkan sama sekali, tetapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya di Indonesia. Yang hanya bisa kita lakukan adalah how to reduce, mengurangi dampaknya

Paling penting adalah membatasi agar konflik Timteng tidak boleh di bawa ke Indonesia karena Indonesia adalah negara plural dan selama ini hidup rukun dengan keberagaman masyarakatnya.

Di sinilah pentingnya kita menahan laju paham radikalisme di Indonesia. Selama paham itu tak bisa dikendalikan, maka situasi konflik akan segera muncul di permukaan.

Inilah tugas kita bersama untuk mencegahnya. Jangan sampai negara kita dipecah-belah oleh gerombolan orang yang over-dosis agama dan menginginkan Indonesia menjadi negara Islam.

Republik Indonesia adalah berideologi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, serta berbasiskan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk Indonesia yang Damai dan Rukun, Agama Harus Jadi Inspirasi Batin

Tantangan bangsa Indonesia di era digitalisasi ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak punya filtrasi dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Alhasil, media sosial kerap digunakan untuk memecah persatuan bangsa.

Mirisnya, kecanggihan teknologi saat ini dijadikan wadah ujaran kebencian, provokasi, dan menyudutkan pihak lain dengan bahan perbedaan agama atau identitas lainnya.

Untuk itu, menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), agama haruslah bertindak menjadi inspirasi batin, bukan menjadi aspirasi politik semata. Jika agama menjadi inspirasi batin kita bisa berjumpa dalam persaudaraan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kerukunan dan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Rumah Sufi dan Peradaban di Medan, Sumut.

Untuk menangkal pecah belah atas dasar identitas itu, kita harus kembali kepada Pancasila. Karena Pancasila ini adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia.

Melalui Pancasila, kita bisa memperkuat persatuan di tengah kemajemukan suku di Indonesia. Perbedaan tak perlu dijadikan ajang pertengkaran, sebaliknya justru bisa menjadi satu.

Kita benar-benar perlu menaruh perhatian atas tersebarnya provokasi di media sosial ini. Jika diteruskan pasti akan membawa mudharat yang sangat besar bagi bangsa ini. Apalagi jika mengeksploitasi isu SARA. 

Oleh karena itu, sepakat dengan BPIP di atas, kita memang harus kembali pada semangat agama menjadi inspirasi batin, yang menyebarkan kedamaian dan persatuan, bukan yang memecah belah.

Hilirisasi Hasil Tambang, Kunci Indonesia Tak Tergantung ke Nagara Lain

Hilirisasi  komoditas mineral dan batubara (minerba) menjadi isu penting untuk segera diterapkan di Indonesia agar kita tak begitu tergantung pada negara lain.

Dengan adanya hilirasi ini, nilai tukar Rupiah akan lebih stabil dan tak perlu takut dengan gejolak Dolar Amerika Serikat atau USD. 

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan hilirisasi. Menurutnya, dengan adanya hilirisasi tersebut, impor pasti akan bisa dikurangi. Dan ini akan membuat kita lebih mandiri dan berdikari. 

Jika impor bisa dikurangi, maka secara otomatis juga akan meredam defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan, sehingga akan memperkuat rupiah. 

Hal ini akan membuat kita tidak lagi ketakutan dengan pelemahan rupiah terhadap dolar.

Salah satunya bentuk hilirisasi yang bisa dilakukan adalah komoditas batubara, yang bisa menjadi produk petrokimia dan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti bahan baku Liqufied Petroleum Gas (LPG).

Kunci utamanya adalah dengan hilirisasi, yaitu mengubah bahan mentah yang selama ini diekspor menjadi bahan jadi, sehingga memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Semangat hilirisasi dari Presiden Jokowi ini perlu disambut oleh masyarakat. Agar bisa segera dieksekusi dan diterapkan di dalam negeri. 

Jika ini bisa dilakukan, maka jalan menuju Indonesia Maju semakin terang dan mudah. Karena itu artinya Indonesia juga beranjak dari negara penghasil bahan mentah, menjadi negara industri. 

Ayo kita dorong kebijakan hilirisasi hasil tambang ini demi masa depan anak cucu kita nanti.

Agar Usaha Semakin Mudah, Pemerintahan Presiden Jokowi Bidik Target Kemudahan Berusaha RI Naik ke Peringkat 40

Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) adalah salah satu target pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak bisa ditawar lagi. Ini perlu dikejar agar kemajuan Indonesia tak hanya menjadi wacana. 

Presiden Jokowi memasang target peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia ini dapat naik ke posisi ke-40 selama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Selama di pimpim oleh Presiden Jokowi, peningkatan peringkat kemudahan berusaha cukup signifikan. Pada 2014, peringkat kemudahan berusaha Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia berada di posisi 120.

Setahun memimpin, mantan gubernur DKI Jakarta itu sukses membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia melompat ke posisi 106. Begitu pula pada 2016, peringkat EoDB berhasil melompat ke posisi 91. Indonesia bahkan kembali merangkak ke posisi 72 pada 2017. 

Peningkatan ke posisi 40 adalah target yang ingin dicapai Presiden Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju selama lima tahun ke depan. 

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta jajaran menteri di kabinet agar bisa merumuskan kebijakan dan program yang bisa membuat peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat dari posisi 73 ke posisi 40. 

Presiden ingin para pembantunya bisa menjalankan berbagai jurus yang sudah lama terpikirkan, yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi secara struktural dan deregulasi agar aturan yang menghambat usaha dapat segera disesuaikan.

Jika hal-hal yang ribet itu bisa dibenahi, maka peningkatan peringkat kemudahan berusaha pasti akan terwujud. Dan ini akan memudahkan para investor ketika akan menanamkan uangnya di Indonesia.

Harapannya, lapangan pekerjaan bisa semakin banyak diciptakan dan kesejahteraan rakyat bisa terkerek naik. Jadi ujung dari proyek penyederhanaan regulasi dan debirokratisasi ini akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Mari kita dukung pemerintah untuk melakukan pekerjaan besar ini. Semua ini demi lompatan kemajuan bagi Indonesia di kemudian hari.

Usung 3 Program Utama, Pemerintahan Presiden Jokowi Berkomitmen Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen serius untuk mendorong kemajuan Industri Kreatif. Sejumlah program prioritas pun disiapkan agar sektor tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan tiga strategi akan terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan industrii kreatif, termasuk startup atau perusahaan rintisan. 

Ketiga titik fokus tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul, akses modal dan industri kreatif substitusi impor. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Hari Sungkari dalam acara Scale Up Asia 2019: Turning Point di Senayan City, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Lewat strategi ini, pemerintah bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan potensi ekonomi digital yang nilainya mencapai US$ 130 miliar. 

Pemerintah juga berharap industri kreatif dan ekonomi digital bisa menjadi ujung tombak pemasaran produk domestik, khususnya mengenai ekonomi kreatif. 

Yang jelas, Indonesia membutuhkan banyak High Impact Entrepreneur agar dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah pada dasarnya sangat mendukung semua pihak yang bersedia membantu tumbuhnya industri ekonomi digital. Diharapkan dengan ada banyak kesempatan itu, masyarakat bisa berkonsultasi langsung mengenai masalah bisnis yang dihadapinya. 

Kita sangat mengapresiasi dukungan pemerintahan Presiden Jokowi kepada sektor industri kreatif ini, Semoga dengan begitu akan muncul alternatif baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah masa depan ekonomi Indonesia.

Cegah Radikalisme, MUI akan Gelar Standarisasi Dai

Maraknya pendakwah yang mengobarkan kebencian dan permusuhan, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana akan melakukan sertifikasi kepada dai (pendakwah). 

Rencana ini ditanggapi positif oleh sejumlah ormas Islam moderat. Organisasi kegaamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dipastikan mengikuti standarisasi itu.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat Cholil Nafis, beberapa waktu lalu. Menurutnya, standarisasi ini dilakukan sebagai wujudk penyamaan visi para pendakwah.

Dasar dilakukannya standarisasi ini bermula dari masih banyaknya pemahaman sebatas ceramah melalui mimbar-mimbar atau pengajian formal. Sekalipun dakwah sudah marak di masyarakat namun masih menimbulkan beberapa masalah. 

Misalnya, masih kurangnya kompetensi dai, kekurangtertarikan objek dakwah pada materi dakwah, materi kurang mendalam dan komprehensif, bahkan juga seringkali materi lebih pada pencitraan diri, dan lain-lain. 

Standarisasi ini akan dimulai dari kursus dai. Secara teknis ada tiga materi yang akan diberikan, seperti Islamisasi, kebangsaan, dan metode dakwah.

 

Yang jelas, da'i yang berceramah di publik dan lingkungan pemerintahan tak akan berbeda. Sehingga seluruh da'i memiliki persepsi yang sama saat berceramah.

Selain itu, kegiatan standarisasi ini juga dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para dai atau daiyah, sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Masyarakat tentu saja mengapresiasi rencana sertifikasi dari MUI ini. Hal ini karena kita sudah jengah dengan kemunculan pendakwah yang politis dan kerap menyebarkan kebencian. 

Mari kita sukseskan sertifikasi ini agar pendakwah di Indonesia memiliki perspektif yang luas dan maju, serta tidak mudah mengkafir-kafirkan pihak yang berbeda dengannya.