Lagi-lagi, kelompok Islam radikal yang mengusung Ijtima Ulama ke-IV meralat rekomendasinya sendiri. Tetapi jangan salah, hal itu hanyalah sekadar taktik untuk menyiasati penolakan publik saja.
Kasus seperti itu, misalnya, terlihat saat Anggota Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-U) Haikal Hassan menanggapi salah satu poin keputusan dari ijtimak ulama IV yang menolak pemerintahan terpilih.
Menurutnya, maksud dari poin tersebut bukanlah menolak secara terbuka, namun lebih pada menjaga jarak. Artinya dari poin tersebut, ulama memantapkan menjadi oposisi dan akan memantau proses jalannya pemerintahan oleh pejabat terpilih saat ini.
Apa yang dilakukan Haikal Hasan itu sebenarnya hanya cara basi untuk menyiasati penolakan publik dengan mengoreksi hasil rekomendasi Ijtima Ulama.
Sebelumnya, mereka juga mengagendakan NKRI bersyariah, namun kini pengertiannya dibuat seolah ramah terhadap Pancasila. Padahal tujuannya jelas mendirikan negara khilafah.
Kemudian, mereka juga menolak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019 karena dianggapnya penuh kecurangan dan kedzaliman, tetapi kini diralat menjadi 'mengambil jarak dengan Pemerintah.'
Koreksi yang dilakukan Haikal Hasan ada kaitannya dengan wacana mereka ingin mendirikan Parpol. Mereka pasti sangat paham tentang syarat berdirinya sebuah partai.
Sementara, jika mereka mengusung kilafah dan menarik Pancasila seolah-olah tunduk kepada Syariat Islam, bisa jadi akan menjadi batu sandungan ketika mendaftarkan partainya di Kemenkumham.
Kita tahu, Haikal Hasan ini sedang mencari cara untuk mengurangi tekanan dari masyarakat dan meredam klaim kontroversial agar agenda pendirian Parpol berhasil mendapat pengakuan dari Pemerintah.
Percayalah, publik tidak akan terkecoh oleh siasat busuk mereka, karena ibarat cacat yang berupaya disembunyikan, tetapi pasti tetap saja akan muncul seiring berjalannya waktu.
Publik tidak akan lupa bahwa mereka adalah kelompok ormas radikal, pengusung khilafah, dan aksi-aksinya selalu mengarah pada penegakan Syariah Islam. Mereka itu yang nyata-nyata ingin mengganti Pancasila dan NKRI.
Jadi, masyarakat sebaiknya jangan tertipu dengan segala manuvernya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar