Awas, Virus HTI Sudah Masuk Sekolah

Meski secara organisasi telah dibubarkan, ideologi radikal yang ingin mengubah Indonesia menjadi khilafah masih ada di masyarakat. Salah satu buktinya adalah adanya bendera HTI yang diduga kuat berasal dari di SMKN 2 Sragen.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sragen Endro Supriyadi menyesalkan adanya bendera HTI di kompleks sekolah negeri. Menurutnya, sekolah yang menjadi tempat penyelenggara pendidikan seharusnya steril dari virus intoleran dan radikalisme.

Mereka meminta Pemkab Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan instansi terkait agar serius mengawasi pembinaan siswa agar terhindar dari pengaruh paham keagamaan yang salah.

Ansor juga mendesak memberikan sanksi kepada guru atau pegawai sekolah yang terbukti menyebarkan paham radikalisme kepada siswa termasuk bendera indentik HTI yang berkibar di SMKN 2 Sragen. 

Sebagai upaya menanggulangi paham radikalisme menjalar ke sekolah-sekolah, GP Ansor Sragen juga bersedia diajak kerja sama memberikan pendampingan dalam kegiatan keagamaan baik intra maupun ekstra.

Setelah dilakukan penyelidikan, munculnya bendera yang identik dengan logo HTI itu merupakan bentuk ketidaktahuan siswa bahwa bendera tersebut terkait organisasi terlarang. 

Karena itu, inilah tugas pemerintah daerah untuk mengingatkan apabila ada kekeliruan dan berharap kejadian tak terulang lagi. 

Kita berharap virus radikal ini bisa dienyahkan dari bumi pertiwi. Jangan sampai hal itu menyusup ke sekolah dan institusi pendidikan untuk memperluas wacana dan ideologisasinya. 

Mari kita cegah dan tanggulangi bersama. Hal ini demi tegaknya NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pengamanan Ketat, Indikasi Demokrasi Mundur?

Banyak suara sumbang menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden lalu. Mereka umumnya mempersoalkan demokrasi yang mundur di era Jokowi, sembari lupa bahwa mereka masih masih bisa bersuara hingga saat ini.

Suara nyinyir itu, diantaranya datang dari LSM Kontras. Mereka menilai demokrasi era Presiden Joko Widodo mundur dan murung. 

Salah satu tandanya, dia menyinggung kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang tidak terungkap dan revisi terhadap UU KPK.

Tudingan seperti ini sebenarnya agak missleading (pelintiran) dan menghadirkan partial-truth (kebenaran sepotong). Pasalnya, pemerintah hingga saat ini masih terus berupaya mengungkap dan terus menagih perkembangan kasus tersebut kepada Kapolri.

Hal ini artinya Presiden Jokowi tidak tinggal diam terhadap kasus Novel Baswedan. Karenanya, tudingan bahwa pemerintah diam saja, harusnya perlu ditengok ulang. 

Sementara itu, RUU KPK bukan untuk melemahkan, tetapi justru semakin memperkuat KPK. Masyarakat perlu mengkaji ulang agar tidak salah kaprah terkait produk hukum tersebut. 

Kemudian, terkait kebijakan pelarangan demo menjelang pelantikan presiden ini bukan wujud pengekangan atas kebebasan berpendapat. 

Melainkan kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Maklum saja, ada 19 kepala negara dan utusan khusus dari negara sahabat yang turut menghadiri pelantikan Presiden tersebut. Sesuai protap keamanan yang ada, pengawalan dan pengamanan memang seharusnya seperti itu.

Hal ini agar tidak ada kecolongan dan kelalaian dalam mengamankan tamu negara.

KIta harusnya bisa melihat fakta dengan kritis dan obyektif. Tidak mudah menuding sesuatu, tanpa mengetahui fakta yang luas. 

Pernyataan dari Kontras dan para social justice warior seperti di atas, sungguh menyesatkan publik, dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kontras dengan Prabowo-Sandi, PA 212 Tolak Akui Kekuasaan Jokowi-Maruf, Sudah Beda Kepentingan?

Kelakuan PA 212 terhadap kekuasaan Presiden Jokowi menunjukan kepentingan mereka yang sebenarnya. Selain tidak dewasa dalam berdemokrasi, mereka ternyata juga haus kekuasaan. 

Pasalnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif baru-baru ini menyatakan bahwa mereka menolak kekuasaan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Slamet mengaku, pihaknya menuruti hasil Ijtimak Ulama 4 yang menolak hasil Pilpres 2019 karena berbagai dugaan kecurangan.

Sikap mereka tentu berbeda 180 derajat dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena sebagai kontestan Pemilu, mereka berdua justru mengakui kekalahannya dan menghormati kemenangan lawannya.

Kita tahu, PA 212 ini dulu pendukung pasangan capres-cawapres 02 yang menjadi 'musuh' Jokowi-Maruf. I

Tetapi justru nilah anehnya. rPabowo-Sandi yang menjadi junjungan mereka saja mau legowo dan menerima kekalahan, tetapi PA 212 justru membangkang. 

Ini menunjukan bahwa kepentingan PA 212 ternyata berbeda dengan Prabowo-Sandi. Mereka pasti memiliki kepentingan tersendiri soal kekuasaan.

Di sisi lain, Prabowo-Sandi saja mau menghadiri acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres RI 2019-2024, serta bersatu untuk membangun Indonesia maju. 

Tetapi karena mereka dasar kadal gurun, jadi maunya hanya ngajak ribut terus dan cari sensasi. Bukan untuk kemajuan Indonesia.

Prabowo saja mau rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi. Ia mau menurunkan ego pribadi demi kemajuan negeri dan berhasil menurunkan tensi politik. 

Tetapi PA 212 ini malah tidak ingin Indonesia damai. Maunya rakyat disuruh bertikai terus agar situasi terus memanas. Ini bukti mereka adalah barisan sakit hati. 

Pergi saja daripada jadi benalu di negeri sendiri. Mereka hanya sekelompok orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya jangka pendek saja.

SIngkatnya, PA 212 ini adalah kelompok penjual ayat agama dan ulama, demi politik mereka yang kotor. Masih mau ikut mereka?

Bangga, Pelantikan Jokowi-Maruf Amin jadi Wajah Representasi Indonesia

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia. Selain itu merupakan puncak dari pesta demokrasi, pelantikan Presiden juga menjadi wajah dari bangsa Indonesia di kancah internasional.

Dalam hal ini, keamanan dan pengamanan jalannya acara adalah hal yang penting diperhatikan. Untuk itu, TNI dan Polri all out mengawal pelantikan tersebut. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah. Ia pun turut mengapresiasi jalannya pelantikan yang berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain itu, dia juga turut mengapresiasi kinerja dari periode pertama Jokowi memimpin. Di mana Jokowi telah menunjukkan sejumlah keberhasilan pembangunan dan pemerataan pembangunan.

Misalnya, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskiman menjadi 1 digit (pertama kali dalam sejarah Indonesia) sebesar 9,4 per Maret 2019, meningkatkan rasio elektrifikasi dari 81,5 tahun 2014 menjadi 96,6 di tahun 2019,dan  menjaga laju inflasi dari 8,4 di tahun 2014 menjadi 3,4-5 selama periode pemerintahan dan sebagainya. 

Keberhasilan tersebut bukan sekadar angka-angka saja, tetapi sebuah progress yang penting dan harus dilanjutkan ke depannya. 

Pelantikan merupakan awal yang baik, sehingga berharap lima tahun ke depan tidak ada gejolak. Tentu, ada sejumlah catatan dan kritik bagi pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama, dan itu penting dalam iklim demokrasi, seperti vitamin. 

Catatan dan kritik tersebut penting dijawab pada periode kedua. Mari kita bantu pemerintah untuk bisa bekerja dengan baik pada periode berikutanya. 

Kita ingin Indonesia Maju bisa terwujud sebagaimana dicota-citakan oleh Presiden Jokowi dan Wapres KH. maruf Amin. Kita akan bekerja ke arah sana.

Fakta, KPK Tidak Suci-Suci Amat

Reformasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak bersih-bersih amat. Banyak hal yang justru menunjukan masalah yang sebaliknya. 

Mungkin sesuatu yang tidak diketahui oleh publik, seja berdirinya terdapat 4 sprindik KPK bocor ke publik atau sprindik dipalsukan. Padahal, sprindik bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik.

Kasus sprindik bocor besar kemungkinan karena terdapat kepentingan pribadi. 

Kemudian, rekaman CCTV bisa bocor ke media. Kebocoran rekaman CCTV itu patut dipertanyakan karena seharusnya dijaga ketag dan tidak bisa tersebar luas. 

Kebocoran rekaman CCTV membuktikan pelakunya adalah orang yang memiliki akses terhadap rekaman tersebut. 

Sementara laporan keuangan dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kalau mau jujur, status WDP ini sangat membingungkan karena KPK yang dianggap lembaga paling suci ternyata memiliki cacat dalam laporan kinerja. 

Di sisi lain, KPK juga sibuk berpolitik dengan dalih OTT ketika momen Pilkada atau Pemilu. Kasus ini pun belum dituntaskan hingga sekarang 

Masalah-masalah tersebut menunjukan bahwa KPK sebagai lembaga anti rasuah sudah tidak bisa dipercaya. KPK perlu diawasi agar tidak semakin hancur.

Dengan berbagai masalah seperti itu, KPK tidak layak menyandang predikat sebagai lembaga paling suci. Untuk itu, harus diawasi dan dikontrol.

Jangan Bikin Ribut, Kesuksesan Pelantikan Presiden akan Berikan Pesan Positif ke Dunia Internasional

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden adalah acara kenegaraan yang penting. Ini bagian dari rangkaian pesta demokrasi yang digelar sejak awal tahun lalu. 

Kesuksesan penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini akan memberikan pesan positif bagi dunia internasional. 

Sebab, pelantikan ini akan dihadiri oleh hampir seluruh pemimpin negara ASEAN, termasuk PM Australia, Wakil PM China, dan beberapa negara sahabat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019

Menurutnya, jika pesan positif itu bisa diciptakan, maka akan membantu tren ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini jika diturut sama dengan membantu perekonomian rakyat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berpesan pimpinan MPR agar penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara sederhana. Namun, juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari momen bersejarah tersebut.

Oleh karena itu, tak ada alasan bagi adik-adik mahasiswa untuk membuat kekacauan dan kericuhan saat hari-H pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti. 

Kita sangat berharap agenda demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita ingin Indonesia tetap menjadi negara yang aman, tertib, damai dan sejahtera.

Tol Langit Indonesia dan Peluang Kemajuan Generasi Muda Papua

Kehadiran Palapa Ring sebagai infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh Indonesia akan dapat menyatukan generasi muda Papua agar lebih mengakses pasar global sekaligus mengembangkan ide kreatif.

Hal itu disampaikan CEO KitongBisa.com, Billy Mambrasar dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Menghitung Dampak Palapa Ring" di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Karena itu, startup asal Papua “Kitong Bisa” sangat mengapresiasi beroperasinya Palapa Ring oleh Presiden Joko Widodo. 

Dengan adanya tol langit itu, generasi muda Papua dapat memanfaatkan akses internet dengan maksimal dan mengembangkan ekonomi digital.

Hal ini akan memudahkan anak muda di seluruh Indonesia mengakses pasar global dan menagkap peluang dengan lebih baik. Generasi muda Papua pasti bisa memanfaatkan akses internet dengan maksimal dan mengembangkan ekonomi digital.

Kita turut senang dengan adanya Palapa Ring yang bisa menjangkau seluruh kawasan Indonesia ini.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini membuat kita optimis menatap masa depan. Bahwa cita-cita Indonesia Maju bukanlah hanya angan belaka, namun juga suatu keniscayaan. 

Inilah upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam menyatukan Indonesia di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi kiwari. Salut!