Sependapat dengan TGB, Kini Ust. Abdul Somad Dukung Jokowi 2 Periode

Setelah ditunggu-tunggu dalam beberapa waktu ini, sikap politik Ustadz Abdul Somad akhirnya diketahui publik.

Pernyataan politisnya itu disampaikannya ketika dirinya bertemu dengan Mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

UAS akhirnya sepakat dengan TGB bahwa kinerja Presiden Jokowi dalam periode pertama ini sangat baik. Karenanya, dia sependapat dengan TGB bahwa Jokowi harus lanjut 2 periode.

Pernyataannya ini menunjukkan bahwa UAS kini mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin.  Dukungan itu sendiri bersifat personal.

Berikut ini pernyataan UAS:

"Hari ini saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Saya beralih dan mendukung Bapak Joko Widodo menjadi Presiden 2 Periode. Dukungan saya ini bersifat personal, saya mendukung karena saya melihat kinerja Bapak Jokowi selama ini menjabat Presiden itu sangat baik," katanya.

Sikap politik adalah personal. Siapapun warga negara berhak memiliki pilihan politiknya masing-masing. Hal ini dijamin konstitusi.

Kita harus menghormati pilihan UAS ini. Bagaimanapun, itu adalah ijtihad politiknya.

Sah! Terbukti Reuni 212 Hasil Mobilisasi Massa Partai-Partai Pengusung Prabowo-Sandi

Reuni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) di Monas Jakarta Pusat kemarin, diyakini banyak pihak memang tak lepas dari unsur politik. Kepentingan politik Prabowo-Sandi disebut sebagai motor utamanya.

Hal itu semakin terkonfirmasi dengan adanya pesan yang beredar di media sosial Whatsapp akhir-akhir ini. Disebutkan dalam pesan itu, DPC/DPD Gerindra dan PKS di sejumlah daerah Jabar memberikan dukungan dan akomodasi bagi para peserta aksi berupa kendaraan dan ongkos transportasi sebesar Rp 100.000,- per orang.

DPC dan DPD Gerindra serta PKS itu juga menyediakan transportasi untuk keberangkatan massa aksi ke Monas pada Sabtu 1 Desember 2018.

Hal ini semakin menegaskan bahwa kubu oposisi memang berupaya memobilisasi massa dari luar DKI Jakarta untuk mengikuti reuni 212. Tentunya, dengan iming-iming uang untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan demikian, kita bisa menduga bahwa sebagian besar massa yang hadir dalam reuni 212 bukan atas keinginan sendiri, melainkan hanya sebagai ajang ikut-ikutan agar diberi imbalan.

Kita juga semakin yakin bahwa kegiatan Reuni 212 bukan sebagai ajang silaturahmi, namun sudah ditunggangi kepentingan politik kubu oposisi, yang diperkuat dengan pesan terkait 'Gerindra Menang, Prabowo Presiden'.

Hal itu diperkuat dengan isi pidato Habib Rizieq Shihab (HRS) yang meneriakkan Ganti Presiden dalam memberikan sambutan melalui rekaman. Diantara ceramahnya yang berdurasi hampir 30 menit, Rizieq menyatakan bahwa "haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama".

Bisa dikatakan bahwa Reuni 212 ini adalah usaha mempertebal sentimen agama dalam ajang politik, atau dengan kata lain sebuah politisasi agama.

Mari kita pertegas lagi semangat kebangsaan di tengah maraknya politisasi agama seperti ini. Indonesia adalah rumah bersama yang didirikan untuk semua golongan, bukan hanya umat Islam saja, apalagi golongan PA 212, FPI, HTI, dan pendukung partai-partai oposisi tersebut.

Tak Perlu Dibantah, Ada Kepentingan HTI Dibalik Reuni 212

Reuni 212 diduga tak lagi murni untuk membela agama dan NKRI sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini. Kenyataannya, Reuni tersebut lebih banyak ditunggangi kepentingan lain.

Reuni 212 adalah kamuflase paling vulgar dari dalih agama. Namun, maksud dan tujuannya untuk tujuan politik.

Pastinya Reuni 212 adalah untuk mengirim pesan kepada Presiden Jokowi bahwa mereka masih eksis, dan siap mendukung Prabowo-Sandi. Ini kepentingan utama dibalik Reuni 212 tersebut.

Di samping itu, Reuni 212 juga menjadi ajang eksistensi terselubung dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka masuk dalam gerbong Reuni 212 agar bisa berkampanye mengenai paham khilafah.

Sebagaimana kita tahu, HTI adalah organisasi terlarang karena telah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pembubaran itu terkait dengan paham khilafahnya yang akan mengganti Pancasila dan mengubah NKRI.

Sekarang, eksponen HTI itu bergabung dengan para pengusung Aksi 212. Mereka bersama-sama berencana menggelar Reuni 212.

Penyusupan HTI ke tubuh Reuni 212 itu terlihat jelas saat mereka akan menggelar pawai bendera tauhid. Bendera hitam bertuliskan tauhid itu kita tahu adalah simbol HTI.

Saat mereka berhasil mengibarkan ribuan bendera, mereka hendak mempengaruhi masyarakat bahwa perjuangan HTI selama ini demi agama.  Jelas ini bahaya.

Oleh karena itu, kita harus sadar dengan kepentingan di balik Reuni 212 ini. Kita jangan sampai tertipu dengan baju. Reuni 212 adalah kedok, HTI adalah motor dibaliknya. Plus dengan kepentingan Prabowo-Sandi.

Sudah itu saja isinya. Tak perlu dibantah lagi.

Reuni 212 Digelar sebagai Inkubator Paham HTI

Momentum Reuni 212 membuat publik mengingat lagi nama Habib Rizieq Shihab (HRS). Hal ini karena Reuni 212 itu akan menampilkan pidato Imam Besar FPI tersebut melalui video conference.

Bila berbicara soal HRS kita pasti akan cepat merujuk pada kasus-kasusnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita ingat di kabur dari Indonesia karena terlibat dalam kasus dugaan penistaan pancasila dan kasus chat pornografi dengan Firza Husein.

Pasca di Arab Saudi, dia tak berhenti berulah. HRS telah dilarang meninggalkan Arab Saudi oleh otoritas setempat karena 'over stay' dan diperiksa oleh kepolisian Arab Saudi atas kasus dugaan pengibaran bendera HTI di dinding rumahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa HRS bukanlah sosok yang patut diteladani karena tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi para pendukungnya. Dimanapun dia berpijak, di sana pula ada masalah yang ditimbulkan dari mulut dan tangannya.

Adapun Reuni 212 itu sendiri juga dinilai tak murni untuk bela agama. Selain bernuansa politis untuk memenangkan salah satu Capres, Reuni 212 itu juga terindikasi kuat ditunggangi oleh kelompok HTI yang ingin menunjukkan eksistensinya

Dengan tujuan agar meskipun organisasinya sudah dibubarkan, namun paham atau ideologi HTI bisa tetap hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian, nantinya hanya menunggu saat yang tepat saja untuk mewujudkan tujuan organisasinya lagi.

Hal itu terbukti karena ada rencana pengibaran satu juta bendera tauhid berwarna-warni hanya dijadikan cover oleh kelompok HTI untuk mengibarkan bendera tauhid berwarna hitam. 

Acara ini juga akan dijadikan momentum oleh kelompok HTI untuk menggugah semangat dan mengajak para simpatisannya untuk kembali mengupayakan berdirinya negara khilafah islamiyah.

Ini adalah tipudaya yang cukup efektif bila berhasil. Reuni 212 bisa menjadi semacam inkubator bagi paham khilafah pasca dibubarkan oleh pemerintah.

Untuk itu masyarakat Indonesia jangan tertipu. Kita tak akan kehilangan esensi sebagai Muslim bila tak ikut Reuni 212. Justru malah sebaliknya, Reuni 212 itu wujud penistaan agama dengan kedok politik.

PR Ma'ruf Amin Menangkan Suara di Jabar dan DKI Jakarta

Beberapa bulan menjelang pemilihan, suara pasangan capres-cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin masih rendah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Hal ini berdasarkan survei yang digelar internal Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meski demikian, seluruh usaha dikerahkan oleh timses Jokowi-Ma'ruf untuk membalikkan keadaan. Apalagi waktu masih panjang.

Maka dari itu, cawapres Ma'ruf bakal fokus kampanye di Jakarta dan wilayah satelitnya serta di Jawa Barat. Sebagai putra Jawa Barat yang mewakili Pasundan, dia yakin mampu mempengaruhi suara di Jawa Barat dan Jakarta. Dia mengaku dianggap sebagai putra Jabar karena mewakili Pasundan.

Selain itu, sebagai Rais Aam NU atau ulama besar di Jakarta, Ma’ruf Amin juga akan mampu meraup dukungan suara di Jakarta dan Banten sebagai tanah kelahirannya.

Kalau Banten, posisinya Jokowi-Ma'ruf Amin sudah menang, meskipun masih tipis. Hal ini diakui sendiri oleh Ma'ruf Amin. PR-nya adalah di Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menyapu bersih Jawa.

Di sisi lain, karena KH. Ma'ruf Amin sendiri adalah sesepuh Nahdlatul Ulama (NU), kemungkinan besar ormas Islam terbesar di Indonesia itu akan mendukungnya. Seperti pengakuan Kiai Ma'ruf sendiri, secara struktural PBNU sudah mendukungnya. Pun dengan kelompok kulturalnya.

Meski banyak dukungan yang mengalir dari berbagai sektor masyarakat, Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin harus tetap bekerja keras. Karena sebagaimana sepakbola, politik itu bisa juga dinamis. Hasil hari ini bisa berbeda dengan esok hari.

Tuduhan Oposisi yang Tak Kredibel, Tuduh Presiden Jokowi Komunis sekaligus Liberalistik

Sepanjang 4 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo kerap dituduh sebagai antek komunis. Namun, di saat yang bersamaan kebijakan Jokowi juga disebut sebagai berorientasi kapitalistik.

Seluruh tuduhan itu disematkan oleh pihak oposisi. Hal tak hanya membingungkan, namun juga menunjukkan bahwa pihak oposisi mengkritik tanpa tahu kritikannya.

Persisnya mereka mengkritik tanpa dasar data dan fakta, tetapi hanya karena kebencian saja. Bahkan sebagian besar tuduhannya itu justru berbasis informasi hoaks.

Kenapa? Karena harusnya tak mungkin kedua tuduhan itu diarahkan kepada seseorang secara bersamaan. Sebab, kedua ideologi itu berseberangan satu sama lain, persis seperti air dan minyak.

Baru di era Presiden Jokowi ini, pemerintah dituduh komunis sekaligus liberal. Ini aneh.

Prabowo Subianto, misalnya. Dia menuduh bahwa sistem ekonomi Indonesia yang saat ini menyimpang. Dia juga mengatakan kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Hal ini lantaran karena kebijakan pemerintah sangat kapitalistik.

Padahal, kalau kita pelajari sejarah dengan baik, maka kita bisa menyoroti dua nama yang berperan besar dalam liberalisasi perekonomian Indonesia, yaitu Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, dan mantan mertua Prabowo yang juga Presiden RI ke-2, Soeharto.

Sumitro adalah menteri yang mengajukan UU PMA (penanaman modal asing) yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi korporasi asing menguasai tambang dan sumber daya strategis di Indonesia. Sekaligus, tidak memberi ruang kepada koperasi untuk tumbuh.

Sedangkan, Soeharto jelas dia adalah pemimpin Orde Baru, dimana selama 32 tahu  kepemimpinannya menjadi pondasi bagi liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Ketiganya adalah mantra dari paham neoliberalisme yang sangat kapitalistik.

Jadi, tuduhan Prabowo di atas salah alamat bila dituduhkan sekarang kepada Presiden Jokowi. jejak panjang kebijakan yang liberalistik di Indonesia telah dimulai oleh ayahnya, dan mertuanya.

Menjamurnya tuduhan tak jelas kepada pemerintah seperti di atas merupakan indikasi dari tak adanya partai oposisi yang kredibel. Tuduhan ngawur di atas terjadi karena partai oposisi gagal menawarkan kebijakan alternatif.

Dulu Berkoar-Koar soal Bendera Kini Takut Mengakui, Kisah HRS dan Bendera Tauhid

Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu sempat dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi. Penahanan itu lantaran adanya pemasangan bendera bertuliskan tauhid yang identik dengan organisasi terlarang di kediamannya.

Sebelum tersandung kasus hukum tersebut, Imam Besar FPI itu menyerukan pengibaran bendera tauhid di seluruh posko FPI, media sosial, dan tempat kerja umat Islam di Indonesia.

Hal itu sebagai respon atas pembakaran bendera HTI yang dilakukan oleh Banser NU ketika peringatan Hari Santri Nasional di Tasikmalaya.

Atas penangkapan itu, kita akhirnya tahu bahwa bendera yang diklaim oleh HRS sebagai panji Rasulullah itu ternyata dilarang oleh Arab Saudi karena identik dengan organisasi radikal dan terorisme, seperti ISIS, Al Qaeda, dan Hizbut Tahrir.

Lucunya, HRS yang berkoar-koar memprovokasi pengibaran bendera tauhid di Indonesia itu ternyata tak punya nyali saat diciduk oleh aparat keamanan Arab Saudi. Dia tak mau mengakui bahwa bendera yang dipasangnya itu sebagai miliknya.

Padahal, dirinya yang sebelumnya menyerukan dan berkoar-koar untuk memasang bendera tersebut, termasuk di kediamannya di Mekkah.

Sebaliknya, dia dan pendukung FPI justru menuduh pemasangan bendera tauhid di kediamannya itu sebagai rekayasa dan operasi intelijen Indonesia untuk menjebaknya. Tentu saja, ini adalah tuduhan konyol.

Kini sikap HRS telah berbalik arah. Ketika dulu memperjuangkan pengibaran bendera tauhid, setelah ditangkap aparat keamanan Arab Saudi, justru anti dan tak mau mengakui itu bendera tauhid.

Ayo Habib, akui saja bendera tauhid itu memang kau pasang sendiri dan punyamu. Jangan bermental tempe.