Bisa Jatuhkan Wibawa Presiden dan Pancing Kondisi Tak Terkendali, Perppu KPK Bukanlah Solusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bukanlah solusi untuk polemik UU KPK saat ini. Ada banyak dampak negatif bila Presiden Jokowi mengeluarkan beleid yang akan membatalkan UU KPK yang baru itu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo disarankan tidak keburu menerbitkan Perppu KPK. Masalah UU KPK ini sebaiknya diselesaikan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Paiman Raharjo. 

Menurutnya, jika ada produk hukum yang merugikan masyarakat, atau pasal-pasal yang merugikan pihak tertentu, maka langkah pertama adalah diuji materi ke MK.

Karena jika langsung di-Perppu-kan, maka kewibawaan Presiden akan hilang. Selain itu, juga bisa berdampak buruk terhadap hubungan antara legislatif (DPR RI) dengan eksekutif.

Senada dengan itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto juga berpandangan bahwa Perppu KPK bukanlah solusi yang tepat. Apalagi kita sudah memiliki Mahkamah Konstitusi.

Perppu memang hak konstitusi Presiden, tapi dengan mendorong dan menyarankan Presiden terbitkan Perppu KPK, hal itu justru membuat situasi di lapangan menjadi tidak terkendali. 

Kita memang harus berpikir untuk menyelesaikan masalah UU KPK. Sebaiknya para mahasiswa juga melakukan kajian atas isu-isu seperti ini sebelum turun ke jalan. 

Mari kita ke depankan akal sehat, serta sembunyikan egoisme dan kurangi heroisme pribadi atau kelompok. Semua ini demi kebaikan bersama.

Propaganda soal Papua, Awas Penggiringan Opini Sesat!

Situasi yang sempat memanas di Wamena salah satunya karena peredaran informasi hoaks di media. Sayangnya, tidak semua media, baik massa atau online, bersedia menyaring setiap informasi yang ada.

Salah satu media yang patut dipertanyakan kredibelitasnya adalah law-justice.co. Media ini baru saja memposting pernyataan sikap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terkait insiden berdarah di Wamena.

Dengan menyebarkan rilis tersebut tanpa diikuti dengan sudut pandang lainnya, portal berita dan investigasi law-justice.co ini lebih mirip sebagai media propaganda kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Padahal, sebagai media profesional seharusnya mereka mematuhi asas cover-both side dan cara pandang yang berimbang.

Yang jelas, artikel tentang pengungkapan insiden Wamena oleh ULMWP tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bentuk penggiringan opini untuk menyudutkan Pemerintah serta aparat keamanan.

Untuk itu, masyarakat harus bijak dan waspada dalam membaca setiap pemberitaan yang bermuatan provokasi dari kelompok pro kemerdekaan yang tidak menginginkan Papua damai.

Perlu disadari bersama bahwasanya saat ini terdapat semacam operasi propaganda opini dan disinformasi di media sosial oleh kelompok pendukung Papua merdeka. 

Bahkan diduga ada campur tangan kelompok asing di dunia maya terkait permasalahan Papua untuk memecah belah bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua. 

Nyatanya, propaganda dengan konten provokatif mampu menyulut emosi masyarakat Papua, hingga berdampak buruk bagi stabilitas keamanan Papua. 

Inilah yang harusnya kita sadari bersama agar kita tidak ikut terprovokasi. Bagaimanapun, Papua adalah bagian sah dar NKRI yang tidak bisa diganggu gugat.

Penyerangan Wiranto dan Buzzers Separatis Papua Terus Sebarkan Ujaran Kebencian

Penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengundang kecaman dari berbagai pihak. Bagaimanapun, aksi terorisme itu tak bisa dibenarkan. 

Karena itu, tokoh muda Papua, Hendrik Yance Udam, turut mengecam sikap sejumlah tokoh kelompok separatis Papua. Pasalnya, mereka justru turut senang dengan aksi terorisme itu. 

Kecamanan itu berdasarkan temuannya, dimana sedikitnya ada tujuh publikasi yang bernada selebrasi atas insiden penusukan terhadap Wiranto. Publikasi tersebut dibuat oleh tiga akun kelompok separatis yaitu Lewis Prai Wellip, Global Campaign, dan Manuel Metemko. 

Selain itu, juga terdapat empat akun individu atas nama Johpa, Alex Silolonrattu, Donz Wilkinson, dan Dison. Publikasi tersebut total sudah mendapatkan ribuan interaksi di media sosial, mulai dari likes, komentar dan dibagikan.

Sebagaimana diketahui, informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dilancarkan oleh kelompok separatis dan radikalisme ini telah membuat beberapa wilayah di Papua semakin memanas.

Pihaknya pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Cyber Crime Mabes Polri dan Polda Papua, dapat memantau setiap akun-akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan ujaran yang mengandung kebencian.

Kita harus sadar bahwa penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan sentimen SARA ini dijadikan kekuatan untuk menghancurkan negara kita.

Dalam situasi seperti ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo) harus bekerja sama dengan Polri untuk memblokir akun-akun media sosial yang menyebar ujaran kebencian. 

Sebab, akun-akun tersebut dinilai berpotensi menjatuhkan kredibilitas negara. Juga mengadu domba masyarakat dengan sebaran informasi negatif.

Papua is Us, and Integrated into the Republic of Indonesia

In the midst of the government's efforts to deal with problems in Papua, a lot of false information was circulating on social media. It can lead to misguided public opinion.

Among the most striking is the issue of human rights violations in Papua, where security forces are seen as frequently committing violations against indigenous Papuans, including detention and torture.

On the other hand, a number of parties also attacked the issue of internet restrictions in Papua.

The above issues are clearly not entirely correct. There are many facts that are covered so that it does not become public knowledge.

In fact, the Indonesian government has done a lot to advance Papua. This can be seen from the right of reply from the Indonesian delegation to Vanuatu at the last UN Human Rights Council.

Earlier, Vanuatu highlighted the issue of human rights in Papua, but motivated by support for separatist groups in Papua.

Indonesia is committed to promoting and protecting the rights of all Indonesians including Papuans. What is clear, Papua since the declaration of Indonesian independence is part of the Unitary Republic of Indonesia, which was strengthened by UN General Assembly Resolution 2504.

Indonesia has asked all countries to respect "sovereignty and territorial integrity" and urged not to interfere in the domestic problems of other countries.

On the other hand, related to the riots that recently erupted in Papua was not a horizontal conflict. But the riots deliberately created by separatist groups to divide the people of Papua.

The Head of the Public Information Bureau of the Police Public Relations Division, Brig. Gen. Dedi Prasetyo, confirmed that. According to him, the intellectual actors behind the riots in Papua and West Papua at the end of last August, were not only eyeing the attention of international forums.

They are also allegedly designing so that the riots will occur until 1 December, which is the day of the establishment of the Free Papua Organization (OPM).

Through the riots, they provoked a horizontal conflict. Creating conflicts between ethnic or religious groups is their goal. This is what really should be avoided.

Thus, the call for jihad that was sparked by FPI against the Papuan people called Christian majority is a groundless response and does not solve the problem.

Because it only erupts horizontal conflict with SARA motives on an ongoing basis. FPI has empathy, but does not think of strategies that actually harm themselves and others.

Sebar Hoaks di Media Sosial, Buzzer Pro Kemerdekaan Papua Ditertibkan oleh Facebook

Selain menghapus akun di sejumlah negara yang dinilai melakukan tindakan  tidak autentik yang terkoordinasi, Indonesia juga terkena kebijakan Facebook.

Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher, menyebutkan pihaknya telah menghapus 69 akun Facebook, 42 page dan 34 akun Instagram yang terlibat dalam perilaku tidak autentik terkoordinasi. 

Orang-orang yang berada di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola page atau halaman, menyebarkan konten mereka, dan mengarahkan orang ke situs di luar platform. 

Modus jaringan tersebut memposting dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang Papua Barat dengan berbagai konten untuk mendukung gerakan kemerdekaan.

Saat ini, Facebook berkomitmen untuk tetap menjadi platform yang terdepan, dengan membangun teknologi yang lebih baik, mempekerjakan lebih banyak orang dan bekerja lebih dekat dengan penegak hukum, pakar keamanan, dan perusahaan lain. 

Permasalahan jaringan kemerdekaan Papua ini menjadi tantangan yang berkelanjutan. Karena berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks.

Bila diperhatikan seksama, sejak bulan September lalu, telah terjadi peningkatan akun Twitter dan Facebook palsu terkait Papua. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik Papua dan Wamena terjadi secara terkoordinasi oleh pihak tertentu untuk mengacaukan keadaan demi tujuan sepihak yang jelas merugikan banyak orang.

Karena inilah, kita patut waspada dengan setiap informasi hoaks mengenai situasi di Papua. Jangan sampai kita diprovokasi untuk memecah belah masyarakat Indonesia.

Papua adalah bagian sah dari NKRI yang tak terpisahkan. Mari kita jaga bersama-sama.

Tak Ada Konflik Etnis, Mayoritas Warga Lokal Ingin Para Pendatang Tetap Tinggal di Wamena

Pasca kerusuhan di Wamena, mayoritas warga lokal menginginkan masyarakat pendatang tetap tinggal, baik di Wamena, Ilaga, maupun Oksibil, Papua.

Ini menunjukan bahwa tak ada masalah antara penduduk asli Wamena dan pendatang dari berbagai daerah. Hubungan diantara mereka tetap baik, guyup dan rukun. 

Sejumlah isu yang berusaha membenturkan antara warga lokal dan pendatang adalah hoaks. Itu adalah provokasi guna memecah belah masyarakat. 

Hal ini telah dibenarkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah mengunjungi Wamena beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan, tinjauan ke Wamena itu dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan stabilitas keamanan secara menyeluruh sebagaimana diharapkan masyarakat.

Untuk perbaikan infrastruktur umum yang rusak, pemerintah segera membenahi jaringan listrik secara bertahap.

Saat ini, pemerintah memang fokus untuk membenahi permasalahan di Wamena melalui berbagai strategi dan langkah pemulihan stabilitas keamanan.

Sekali lagi, kenyataan di atas membuktikan bahwa isu terjadinya konflik horizontal antara orang Papua dan penduduk pendatang adalah tidak benar. 

Isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan wamena dan mengadu domba Indonesia secara umum. 

Untuk itu, kita tak perlu terprovokasi dan terpancing emosi dengan kerusuhan di Wamena. Yang perlu dilakukan justru kita perlu saling bergandengan dan bergotong royong untuk memulihkan kondisi di Papua. 

Inilah tugas kita bersama.

Minim Kerja tapi Gaji Naik, Inilah Pemborosan Anggaran melalui TGUPP DKI Jakarta

"Sudah minim kerja, prestasi nihil, tetapi gaji terus naik." Itulah gambaran dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. 

Betapa tidak, baru-baru ini anggaraan untuk TGUPP DKI Jakarta direncanakan naik menjadi sebesar Rp 21 miliar pada 2020. Anggaran tersebut naik sekitar Rp 2 miliar dari Rp 18,99 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019. 

Anggaran sebesar Rp 21 miliar itu telah diusulkan dalam KUA-PPAS 2020 untuk rancangan APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

Padahal masyarakat tahu bahwa TGUPP selama ini tidak memberikan kontribusi positif dan terobosan yang signifikan untuk memajukan Ibu Kota. 

Bahkan, perkembangan Jakarta bukan semakin maju dari zaman Ahok, tetapi justru semakin menurun. Praktis, tak ada prestasi yang membanggakan dari kinerja para pembantu Gubernur itu, apalagi Gabenernya.

Lucunya, sudah minim kerja dan prestasi tersebut, masih ada saja pihak yang membela TGUPP DKI Jakarta. Diantaranya adalah Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta.

Melalui Ketua Fraksinya, mereka menyebut kenaikan anggaran TGUPP sudah sewajarnya karena Anies tidak memiliki Wagub.

Kalau diamati, pernyataan ini jelas terlalu aneh dan tolol. Sudah jelas TGUPP tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi kemajuan DKI Jakarta, bahkan tidak membantu kinerja Anies. 

Sementara itu, Anies juga kedodoran memimpin Jakarta sendirian. Tetapi entah mengapa tidak ada Wagub baru, malah menaikkan anggaran TGUPP. 

Seharusnya Nasdem mendorong fraksi-fraksi lain di DPRD Jakarta untuk segera memilih Wagub yang sudah lama kosong, bukan malah mendukung kenaikan anggaran TGUPP. 

Kalau dipikir-pikir, semua ini sungguh logika yang aneh. Tak masuk akal!