Tak Suka Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, Inginkan Indonesia Pecah?

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tak selamanya dipandang positif. Terutama oleh kelompok yang tak menginginkan adanya rekonsiliasi antara keduanya.

Banyak yang terang-terangan menghina Prabowo dan Gerindra karena keputusan tersebut. Bahkan mereka kini telah menarik dukungan terhadapnya.

Kalau diperiksa ulang, mereka yang tak suka dengan pertemuan itu adalah kelompok anti-Pancasila. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Charles Honoris. Menurutnya, kelompok yang tak suka dengan adanya rekonsiliasi itu adalah mereka yang ingin Indonesia rusak karena terus terpecah belah demi kepentingan jangka pendek.

Padahal, rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Jokowi dan Prabowo itu adalah bentuk nyata sikap dua negarawan, sehingga patut dicontoh oleh pendukung masing-masing di akar rumput.

Rekonsiliasi itu telah melampaui kepentingan politik praktis, seperti keputusan koalisi atau oposisi sekalipun. 

Kedua tokoh tersebut hanya ingin rakyat Indonesia kembali bersatu, tidak ada lagi cebong dan kampret pasca-polarisasi yang tajam dalam Pilpres 2019.

Oleh karenanya, jika ada pihak-pihak yang tidak suka dengan rekonsiliasi dua negarawan tersebut, berarti mereka anti-Persatuan Indonesia dan anti-Pancasila. 

Patut dicurigai juga ada ideologi trans-nasional yang bermain di balik pihak-pihak yang tidak suka dengan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. 

Sebab, siapapun yang masih mencintai Indonesia dengan segala ke-bhinekaan-nya, pastilah setuju dengan semangat Persatuan Indonesia yang diserukan Jokowi dan Prabowo.

Kita patut waspada dengan kelompok-kelompok tersebut. Jangan sampai mereka kita beri ruang untuk berkembang.

Masyarakat Sebaiknya Tolak PA 212 akan Gelar Ijtima Ulama Keempat

Pasca pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, Persaudaraan Alumni atau PA 212 berencana menggelar Ijtima Ulama keempat untuk membahas sikap politik ke depannya.

Mereka secara tegas menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Tak hanya itu, mereka juga kecewa dengan keputusan Prabowo tersebut.

Menurut PA 212, Prabowo lebih memilih untuk mendengarkan orang-orang dari partai politik di sekelilingnya daripada ulama. Bahkan, dia menuduh keputusan Prabowo bertemu Jokowi itu datang dari para pengkhianat umat Islam.

Melihat itu kita bisa menilai bahwa Ijtima Ulama diljadikan PA 212 sebagai ajang politik untuk kepentingan kelompoknya, sementara Ijtima Ulama seharusnya digelar untuk kemaslahatan umat.

PA 212 menggelar Ijtima Ulama seolah-olah forum itu hanya milik pendukung Prabowo. Dengan begitu, PA 212 telah memberikan stigma negatif publik terhadap “Ijtima Ulama”.

Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya menolak tegas Ijtima Ulama keempat ataupun politisasi agama dalam bentuk lain oleh PA 212. Itulah yang selalu membawa keributan di Indonesia.

Karena pada dasarnya umat Islam ingin kedamaian, bukan lagi perpecahan atau keributan akibat Pilpres 2019.

Optimis! Inilah Pokok Pikiran Presiden Jokowi dalam Visi Indonesia

Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih pada Minggu (14/7/2019) malam di Sentul, Jawa Barat. 

Acara itu bertajuk "Visi Indonesia" untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar mengenai Indonesia di masa depan.

Presiden Jokowi dalam penyampaian Visi Indonesia RI-1 itu mendorong semua pihak meninggalkan cara dan pola lama dalam organisasi lembaga dan pemerintahan yang tidak efektif serta efisien.

Presiden Joko Widodo menegaskan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam masa kepemimpinannya hingga 2024 mendatang. 

Pembangunan infrastruktur itupun akan dilakukan secara besar-besaran, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat,

Tak hanya itu, Jokowi memastikan, pembangunan infrastruktur itu bakal dilakukan dengan lebih cepat dan disambungkan dengan kawasan produksi rakyat.

Kemudian selain infrastruktur, prioritas Jokowi juga menyasar pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM disebut menjadi kunci Indonesia ke depan. 

Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. 

Mendengar pemaparan Presiden Jokowi itu kita merasakan optimisme sebagai bangsa yang besar. Bersama Presiden Jokowi, ke depan bangsa Indonesia bisa bersatu dan bergotong royong untuk maju menghadapi situasi global yang dinamis.

Penting! Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo untuk Redakan Masyarakat yang Terbelah

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo akan tetap terjadi sebagai upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Hal ini dipastikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani memastikan, hingga saat ini komunikasi terus dijalin dengan pihak pendukung Presiden Jokowi untuk menentukan waktu pertemuan. 

Namun dia belum bisa memastikan kapan pertemuan itu akan terjadi.

Pihak Gerindra sepakat dengan wacana rekonsiliasi yang belakangan didorong oleh berbagai kelompok masyarakat.

Upaya rekonsiliasi tersebut perlu diawali dengan adanya pertemuan antara kedua tokoh yang menjadi rival di Pilpres 2019.

Bagaimanapun, itu penting karena ada kebutuhan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu dan berpotensi menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, ide untuk mempertemukan bahkan saling menyatukan satu sama lain pasca Pilpres merupakan wacana yang sangat baik.

Kita berharap pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo itu bisa segera terjadi. Hal itu demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. 

Jangan sampai polarisasi dan gesekan antar masyarakat akibat Pilpres terus berlanjut. Sebagai bangsa yang besar, Pilpres kemarin sepatutnya menjadi pendewasaan atas kualitas demokrasi kita. 

Ayo, rukun kembali sehabis Pilpres!

Mayoritas Umat Islam di Indonesia itu Anggota NU dan Muhammadiyah, Apa sih Pentingnya Habib Rizieq?

Nama Habib Rizieq Shihab (HRS) disebut-sebut dalam wacana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Mereka yang membawa namanya sebagai syarat rekonsiliasi adalah kubu 02. 

Lantas, apa sih signifikasi dan urgensi HRS dalam konstelasi umat Islam di Indonesia, sehingga harus dibawa-bawa dalam wacana rekonsiliasi antar dua elit yang bertarung dalam Pilpres 2019? 

Bila dipelajari betul, sebenarnya tak ada signifikasi HRS bagi umat Islam di Indonesia. Terbukti, adanya dia atau tidak di Indonesia, hal itu tidak berpengaruh pada kehidupan umat Islam. 

Bahkan, kadang kehadirannya di tanah air justru membuat suasana semakin ribut dan penuh kegaduhan. Lantas apa istimewanya? Nothing! 

Pun begitu dengan urgensi HRS di Indonesia, juga sama. Tidak ada urgensi dia harus di Indonesia. Kalau dia mau tinggal di Arab Saudi sana, juga tak begitu mempengaruhi kehidupan rakyat di Indonesia. Tak penting lah! 

Apalagi menurut pengamat sosial dari Universitas Katolik Widya Mandira atau Unwira Kupang, Marianus Kleden, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi umat Islam.

Menurutnya, mayoritas massa muslim di Indonesia masuk pada jaringan NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi itu diketahui memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai selama ini kubu Prabowo tersandra kepentingan Habib Rizieq.

Adaya syarat dalam wacana rekonsiliasi itu dianggap sangat lebay. Hal itu sama saja menggadaikan kepentingan bangsa pada kepentingan individu seorang habib. 

Kembali lagi, apa sih pentingnya seorang HRS? Toh, tidak ada pengaruhnya bagi bangsa Indonesia!

Rekonsiliasi harus hadir atas dasar kesadaran dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, apalagi syarat. 

Pengajuan syarat dari pihak 02 justru malah merendahkan pihak mereka sendiri, karena yang diharapkan publik adalah keikhlasan dengan penuh kesadaran antara paslon 01 dan 02 untuk melakukan rekonsiliasi tanpa syarat. 

Rekonsiliasi politik dan rekonsiliasi hukum adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Negara hukum tak mengenal istilah rekonsiliasi hukum. Jadi jangan dicampuradukkan.

Dorong Demokrasi Sehat, Nasdem Tolak Kabinet Jokowi Diisi Partai Pendukung Prabowo-Sandi

Wacana bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi ke dalam pemerintah mulai ditentang oleh pendukung Jokowi. Partai Nasdem secara tegas menolak kursi menteri di pemerintahan Jokowi jilid kedua ini untuk partai oposisi. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate. Ia menolak keras kabinet Jokowi diisi partai koalisi pengusung capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurutnya koalisi sebelah tetap dapat mengambil peran konstruktif lain dalam rangka membangun negara tanpa menjadi bagian anggota kabinet.

Sebab, menjadi oposisi yang baik itu termasuk sebagai bagian dari bekerjanya demokrasi yang baik. 

Jika semua berada dalam kabinet, demokrasi hanya akan menjadi drama yang tidak lucu, apalagi akan menyenangkan rakyat. 

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini mendukung kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin diisi tokoh dari kalangan profesional. Tokoh profesional itu bisa dari partai politik dan non partai.

Hal itu akan mendukung pemerintahan Jokowi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Itulah yang justru diharapkan oleh rakyat.

Mari kita dukung pemerintahan Jokowi yang akan membawa Indonesia Maju. Salah satunya dengan tidak menerima kursi menteri dari koalisi 02. 

Biarkan mereka menjadi oposisi sebagai tandem pemerintah. Setuju?

Dorong Demokrasi Sehat, Nasdem Tolak Kabinet Jokowi Diisi Partai Pendukung Prabowo-Sandi

Wacana bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi ke dalam pemerintah mulai ditentang oleh pendukung Jokowi. Partai Nasdem secara tegas menolak kursi menteri di pemerintahan Jokowi jilid kedua ini untuk partai oposisi. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate. Ia menolak keras kabinet Jokowi diisi partai koalisi pengusung capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurutnya koalisi sebelah tetap dapat mengambil peran konstruktif lain dalam rangka membangun negara tanpa menjadi bagian anggota kabinet.

Sebab, menjadi oposisi yang baik itu termasuk sebagai bagian dari bekerjanya demokrasi yang baik. 

Jika semua berada dalam kabinet, demokrasi hanya akan menjadi drama yang tidak lucu, apalagi akan menyenangkan rakyat. 

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini mendukung kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin diisi tokoh dari kalangan profesional. Tokoh profesional itu bisa dari partai politik dan non partai.

Hal itu akan mendukung pemerintahan Jokowi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Itulah yang justru diharapkan oleh rakyat.

Mari kita dukung pemerintahan Jokowi yang akan membawa Indonesia Maju. Salah satunya dengan tidak menerima kursi menteri dari koalisi 02. 

Biarkan mereka menjadi oposisi sebagai tandem pemerintah. Setuju?