Harus Lebih Baik, Sudah Waktunya KPK Berubah

Salah satu alasan mengapa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong oleh berbagai pihak adalah soal kewenangannya yang terlalu besar. Sebagai lembaga negara, KPK seperti tak ada yang mengawasi.

Kondisi "overpower" ini sungguh berbahaya. Karena jika ada lembaga yang super body tanpa pengawasan, maka bisa jatuh pada kesewenang-wenangan kekuasaan (abuse of power).

Selama ini, KPK cenderung melakukan aksi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dengan beberapa bagian lain. Tindakan KPK selama ini juga sudah mulai menunjukkan bahwa mereka seolah bisa menguasai Indonesia.

Besarnya kekuasaan itu membuat semangat anti korupsi yang dimiliki KPK bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ada di dalamnya. Pertarungan kuasa pun tak terhindarkan.

Politik dalam KPK itu sudah mulai tercium dari luar. Ada kelompok tertentu yang menguasai lembaga ini, sehingga penanganan kasus korupsi terlihat tebang pilih. 

Sudah saatnya, Pansus Anti Korupsi dibentuk sebagai bagian dari perkuatan badan anti rasuah tersebut.

Kita sangat ingin KPK ini bisa bekerja dengan optimal tanpa ada potensi abuse of power. Oleh karena itu, revisi UU KPK ini sangat diperlukan. 

Revisi UU KPK bukan dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan lembaga anti korupsi ini. Sebaliknya, justru untuk menambal yang kurang dan untuk memperbaiki kinerjanya. 

Kita harus kawal revisi UU KPK ini secara bersama-sama agar sesuai dengan tujuan tersebut. Setuju?

Jamin Keamanan untuk Warga Papua, Inilah Pesan Damai dari Makassar untuk Papua

Dukungan untuk Papua agar damai di bawah payung NKRI datang dari berbagai pihak. Mereka umumnya menolak upaya adu domba di tanah Papua.

Dukungan itu salah satunya diberikan Pemerintah Kota Makasar dan masyarakat di sana. Pemerintah Kota Makassar menggelar panggung hiburan pesan-pesan perdamaian dan tetap menjaga NKRI dalam Car Free Day pada Minggu (1/9). 

Dalam sambutannya, Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memberikan jaminan dan perlindungan keamanan bagi siapapun, termasuk warga Papua. 

Ia juga mengundang kepada warga Papua untuk datang dan bersekolah di Makassar. Di kota itu, semua warga akan dilindungi dan aman untuk siapa pun.

Melalui acara tersebut, Pemerintah Kota Makassar turut aktif menjaga Indonesia dan menebarkan perdamaian bagi sesama anak bangsa dari segala potensi ancaman keutuhan dan persatuan bangsa.

Kita mendukung apa yang dilakukan oleh Walikota Makassar tersebut. Seperti itulah seharusnya pemimpin di Indonesia. 

Penegasan dan jaminan keamanan untuk seluruh warga Papua adalah amanat dari konstitusi UUD 1945 kepada pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darahnya. 

Papua akan damai, Indonesia akan Maju. Mari kita wujudkan bersama.

Menyesal, Warga Papua Merasa Ditipu atas Kerusuhan di Jayapura

Tak dinyana, kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat lalu, merupakan hasil provokasi dan hasutan dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. 

Alhasil, masyarakat menjadi korban utamanya. Mereka merasa ditipu atas demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis tersebut.

Sekitar 300 pelaku aksi demo pada Kamis (29/8/2019) yang berasal dari masyarakat pegunungan di Papua merasa ditipu oleh koordinator aksi massa yang berakhir ricuh dan anarkistis. 

Mereka menyesal dan secara sadar berkomitmen untuk tidak akan lagi ikut dalam aksi demo dalam bentuk apa pun. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Lektol Cpl Eko Daryanto. 

Menurutnya, massa aksi demo di Jayapura mengaku menyesal dan tidak berani kembali ke tempat tinggal mereka di wilayah Abepura dan Waena karena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun pengrusakan oleh mereka sendiri.

Kenyataan di atas menunjukan bahwa massa aksi demo di Papua merasa ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isu rasisme di Papua. 

Kesadaran massa aksi demo telah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab menguatkan indikasi bahwa pihak-pihak berkepentingan terus berupaya memprovokasi massa dan sengaja manfaatkan situasi sebagai momentum untuk memperkeruh suasana di Papua.

Stop! Jangan mau diadu domba saudaraku. Provokasi dan hasutan dari mereka itu hanya meinginkan bangsa Indonesia hancur. 

Kita harus sadar dan menentang setiap upaya pecah belah ini.

Benny Wenda, Inilah Dalang di Balik Kerusuhan Papua

Kerusuhan yang menjalar di beberapa kota di Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan ini ternyata memiliki aktor intelektual. Dalang di balik kerusuhan ini menginginkan Papua pisah dengan NKRI. 

Menariknya, dalang kerusuhan itu diduga kuat tidak tinggal di Indonesia, melainkan ada di luar negeri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan ada keterlibatan pihak asing yang dalam serangkaian kerusuhan di Papua. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, membenarkan hal itu dan menyebut tokoh Papua, Benny Wenda.

Menurutnya, Benny Wenda ini yang melakukan mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang tidak benar dari Australia dan Inggris.

Peristiwa ricuh di Papua merupakan persoalan politik dan tak bisa diselesaikan dengan pendekatan militer. Pemerintah dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan otoritas Inggris terkait keterlibatan Benny Wenda yang telah melakukan pergerakan politik di luar dan dalam negeri.

Senada dengan Moeldoko, Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, juga menyebutkan nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.

Kader PDI-P itu beranggapan, kerusuhan di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.

Yang pasti, rangkaian insiden rusuh yang bermula dari tindakan represif polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, telah didesain untuk menciptakan kerusuhan. 

Isu Papua Barat merdeka ini akan terus digelorakan, bahkan hingga dunia internasional, melalui argumen pemerintah melakukan tindakan represif dan rasisme terhadap warga Papua.

Inilah yang harus diwaspadai bersama. Jangan sampai kita dipecahbelah oleh adu domba kelompok yang menginginkan Papua berpisah dari NKRI.

Kerusuhan dan Peran Asing di Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua melibatkan pihak asing di dalamnya. Hal ini bukan cuma isapan jempol belaka, tetapi merupakan hasil penyelidikan Polisi. 

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap jaringan asing yang diduga terlibat dalam berbagai kerusuhan di Papua.

Saat ini, Polri masih melakukan indetifikasi hingga pemetaan terkait dugaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Bukti nyata dari keterlibatan asing itu bisa dilihat dari adanya 'orang-orang Bule' yang turut serta dalam demonstrasi di Papua. Tak hanya berdemo, mereka juga turut memprovokasi agar ada referendum di Papua. 

Baru-baru ini, Kantor Imigrasi Sorong telah mendeportasi 4 WN Australia yang diduga ikut dalam aksi Papua Merdeka di Sorong. Empat WN Australia itu terdiri atas 1 pria dan 3 wanita. 

Sang pria bernama Baxter Tom (37), sedangkan 3 wanita bernama Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).

Pemerhati Kemanusiaan Papua Yohanes menyatakan bahwa warga asing yang mengaku sedang berwisata tersebut telah ditipu oleh masyarakat yang memberikan informasi bahwa aksi demo yang berujung ricuh tersebut adalah festival budaya Papua. 

Untuk itu, masyarakat Papua sebaiknya berhati-hati dan waspada terhadap provokasi dan hasutan yang berujung dari pihak-pihak yang tak bertanggungajawab. 

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kerusuhan di Papua. Semoga segera terkuak siapa yang menjadi dalang di balik ini semua.

Ada Pihak Asing di Balik Kerusuhan di Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini, diduga kuat melibatkan jaringan internasional. Pihak asing ini turut menggalang kerusuhan demi mendorong agenda referendum.

Polri sudah melakukan profiling atau identifikasi kelompok jaringan internasional yang diduga terlibat dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua itu. Sedangkan yang terlibat langsung sudah ditangkap oleh polisi.

Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Ia mengatakan Polri juga sudah melakukan komunikasi dengan BIN hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku hasil intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. 

Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), BAIS dan kementerian terkait, untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

Jadi, kerusuhan dan anrakisme di Papua akibat adanya peran asing di dalamnya. Rakyat Papua ditunggangi oleh pihak asing dan kelompok separatis yang terkoneksi dengan asing. 

Dengan demikian sama sajaa masyarakat Papua telah dipermainkan oleh asing dan kelompok separatisme. Mereka ditunggangi oleh kekuatan asing yang ingin memecah belah rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung langkah Pemerintah mengusut, menindak dan menghukum semua oknum yang terlibat. 

Serta, masyarakat Indonesia harus kembali bersatu dalam bingkai NKRI. Jangan mau diadu domba.

Panik dengan Langkah Visioner Pemerintah, Fadli Zon Rajin Nyinyir soal Rencana Pemindahan Ibukota Negara

Di setiap visi besar pasti akan banyak hambatan dan tantangan. Setiap langkahnya akan diikuti dengan cibiran dan hujatan, meskipun yang melakukannya itu tidak mengetahui apa-apa. 

Termasuk bila kita ingin mewujudkan mimpi Indonesia yang maju. Tepatnya saat pemerintah berencana memindahkan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Tantangan itu salah satunya datang dari cibiran politisi seperti Fadli Zon ini. Dia menyebut proses pemindahan Ibu Kota Negara disebut dijalankan secara amatiran oleh pemerintah.

Tanpa melihat konteks dan alasan kebijakan tersebut, juga progress yang dilakukan pemerintah, Fadli Zon langsung merespon negatif saja. 

Baginya, pemerintah memang tak ada benarnya. Dan dia ingin tampil seolah sebagai pahlawan. Makanya kritikan tanpa substansi seperti itu diungkapkannya. 

Yang jelas, sikap nyinyir Fadli Zon terhadap pemindahan ibu kota sebenarnya bentuk kepanikan dirinya melihat keberanian seorang Jokowi mengambil langkah besar dan perbaikan terhadap Indonesia.

Meskipun beberapa pihak mengkritik dan memberikan dugaan negatif terhadap rencana pemindahan Ibukota ini, tetapi tidak akan menyurutkan langkah Presiden Jokowi.

Karena Pemerintah telah memiliki ketetatapan penuh atas pemindahan Ibukota dengan tidak mengesampingkan aturan yang berlaku. Semua ini demi mewujudkan visi besar Indonesia Maju. 

Mereka yang bermental 'kerdil' akan mencibir kebijakan ini dengan sejumlah argumen yang tak bermutu. Menunjukan bahwa dirinya memang tak mampu berpikir visioner ke depan.