Pecah Kongsi, Prabowo dan Sandi Beda Kepentingan di Hari Buruh

Ada fakta menarik di balik peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini. Pasalnya, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak satu panggung. 

Saat Prabowo menghadiri peringatan Hari Buruh di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, tidak dengan mantan wakil gubernur Jakarta itu. Sandi sudah jauh-jauh hari menyatakan tidak akan menghadiri acara yang diprediksi dihadiri 75 ribu buruh tersebut. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Sandiaga ketika dikonfirmasi oleh awak media dalam kunjungan memantau C-1 relawan di Jakarta, Senin (19/4). 

Alumnus George University itu menyampaikan bahwa dirinya telah memiliki kegiatan lain, yakni memantau perhitungan suara yang dilakukan relawan di beberapa provinsi pada hari tersebut.

Sikap yang ditunjukkan Sandi sangat bertolak belakang dengan Prabowo yang berencana hadir untuk berpidato. Sandi memilih fokus kepada isu Pemilu, karena May Day sangat rentan untuk terjadi politisasi. 

Sementara Prabowo dengan gagahnya berusaha menunjukkan eksistensinya di hadapan para buruh demi sebuah elektabilitas yang sebenarnya sudah tak bisa dicapai lagi.

Diakui atau tidak, perbedaan sikap tersebut semakin menguatkan bahwa ada perpecahan di tubuh internal Paslon 02. Diantara mereka sudah banyak perbedaan kepentingan. 

Hal tersebut sangat berbahaya jika memimpin Indonesia. Karena diantara dua pengusaha "super kaya" di Indonesia itu berusaha mencari kepentingannya masing-masing saat berkuasa. 

Terlepas dari itu sepertinya memang telah ada simpangan kepentingan diantara Prabowo-Sandi. Hal itu akan semakin menguat bila mereka kalah pada Pemilu 2019 ini. 

Mari kita simak perkembangan bubarnya koalisi 02 pasca Pilpres 2019 ini.

Data Janggal, Kebohongan dan Kepalsuan Kubu Prabowo Akhirnya Terbongkar

Banyak kejanggalan yang bisa ditemukan dari data hasil Pemilu versi Prabowo-Sandi. Padahal data tersebut dijadikan dasar klaim kemenangan kubu 02 tersebut. 

Sebagaimana diketahui, menurut perhitungan real count, Prabowo-Sandi mengklaim kemenangan hingga 62 persen. Karena itu mereka mendeklarasikan kemenangan hingga lima kali. 

Misalnya, di Lampung. Ternyata, kubu Prabowo-Sandi hanya memasukkan data 30 TPS dari seluruh TPS yang ada di Lampung. TPS-TPS itu pun sebagian besar adalah yang memenangkan Prabowo-Sandi. 

Begitu pula di DKI Jakarta. Dari 40 persen rekapitulasi suara yang masuk, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak jauh berbeda dengan real count KPU dan quick count mayoritas lembaga survei. 

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi mengklaim menang di Jakarta. Setelah dilihat ternyata mereka hanya memasukkan 300 TPS dari total keseluruhan TPS. Ini adalah kebohongan kedua.

Terbongkarnya klaim 62 persen suara Prabowo-Sandi memperlihatkan bahwa mereka tidak jujur. Karenanya wajar saja mereka tidak mau transparan mengungkap tentang metode real count dan merahasiakan lokasi tempat real count internal mereka.

Kubu Prabowo telah bermain curang dan menipu rakyat karena jikalau bukan curang, bukan kubu Prabowo-Sandiaga namanya. 

Dengan data seperti itu, kita sangat ragu dengan data Prabowo-Sandi. Untuk itu, hasil yang paling nyata adalah data KPU dan semua pihak harus sabar menunggu pengumuman KPU.

Terbongkar Lagi, Kebohongan Real Count Kubu Prabowo di DIY dan Bali

Kebohongan kubu Prabowo-Sandi terkait hasil Pemilu semakin tak terbantahkan. Hal ini berdasarkan data yang mereka jadikan dasar klaim kemenangan di beberapa daerah. 

Setelah kebohongan kubu 02 terkuak di Lampung, Riau, dan Bangka Belitung, kali ini klaim tanpa dasar terulang untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Pihak 02 mengulang pola kebohongan yang sama. Data yang mereka sajikan jauh dari akurat karena hanya berdasarkan sampel di beberapa TPS (tempat pemungutan suara). 

Skenario yang sama dan selalu diulang, sehingga siapa pun mudah melacak bagaimana kebohongan yang mereka bangun.

Di Yogyakarta, misalnya, berdasarkan suara sah yang masuk di KPU pada Rabu (24/4/2019) pukul 15.00 WIB, terdapat 837.364 suara dengan pembagian 591.776 untuk Jokowi-Amin dan 245.588 untuk Prabowo-Sandi. Namun kubu 02 sudah menyatakan sebaliknya. 

Real count versi kubu 02 menyatakan menang dengan keunggulan 52,70 persen. Padahal, kalau dibuka secara gamblang, real count kubu 02 itu hanya dari 19 TPS dengan jumlah 403 suara. Padahal sebenarnya di Yogyakarta ada 11.700 TPS dengan jumlah pemilih 2.731.874. 

Hal ini menunjukan betapa masifnya  kebohongan yang dibangun oleh kubu 02 sehingga menipu calon yang mereka usung sendiri. 

Apalagi mereka mengatakan menang di Bali. Itu adalah kebohongan besar sebab Bali merupakan kandang PDIP dan kantong suara besar Jokowi. 

Tim pemungutan suara internal kubu Paslon 02 membuat kebohongan yang sangat masif sehingga menipu capres yang mereka usung sendiri. Bayangkan jika Prabowo-Sandi baru menyadari bahwa mereka selama ini ditipu oleh tim mereka sendiri.

Oleh karena itu, sudah benar apa yang disampaikan oleh Wakil Direktur Direktorat Saksi TKN, Lukman Edy bahwa kebohongan demi kebohongan terus disuarakan untuk mempengaruhi pemikiran publik bahwa 02 telah unggul, padahal kenyataannya suara 02 jauh di bawah 01. 

Sebaiknya kubu 02 menghentikan kebohongan di depan publik, sebab kebohongan tersebut akan mudah dipatahkan dengan data nyata di lapangan. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. 

"Becik ketitik, ala ketara" begitu kata orang Jawa.

PAN Tolak Usulan Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

Belakangan ini, isu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu 2019 mencuat di DPR RI. Usulan itu datang dari Fadli Zon yang diklaim untuk mengatasi masalah kecurangan. 

Namun usulan itu ternyata tak langsung diterima oleh anggota DPR lainya. Bahkan oleh partai-partai pendukung koalisi Prabowo-Sandi sendiri. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN). 

PAN berposisi tidak sepakat dengan usulan pembentukan Panitia Khusus DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, pembentukan pansus tersebut tidak relevan. 

Alasannya, tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan bersifat nasional terjadi di Pemilu 2019.

Sejauh ini ada mekanisme tersendiri yang diperlukan untuk mengatasi kecurangan Pemilu. Salah satunya melalui jalur Mahkmah Konstitusi (MK).

Waketum PAN itu memastikan bahwa PAN tidak akan bergabung dalam pansus yang diusulkan politikus Partai Gerindra Fadli Zon itu. 

Lebih jauh lagi, PAN menyarankan kepada semua pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku. Jika menemukan kecurangan maka diselesaikan melalui jalur MK.

Dengan pernyataan yang tegas tersebut menunjukan bahwasanya ada ketidakkompakan di kubu 02 saat ini. Hal itu berpotensi mengulangi kejadian pecahnya koalisi seperti di tahun 2014 yang saat itu menggunakan nama Koalisi Merah Putih. 

Diakui atau tidak, hal ini semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan visi dan misi di masing-masing partai pendukung paslon 02. Mereka bukanlah berjuang untuk kepentingan bersama, melainkan demi ambisi kekuasaannya masing-masing.

Dari Bohong ke Bohong, Kubu Prabowo Terus Jerumuskan Diri dalam Jurang Kebohongan demi Ambisi Kekuasaan

 

Kebohongan sekecil apapu pasti akan menjadi besar dan berlipat ganda. Karena untuk menutupi suatu kebohongan, seorang pendusta pasti membutuhkan kebohongan baru lainnya. 

Mungkin seperti itulah yang terjadi pada kubu Prabowo-Sandi saat ini. Mereka terus menciptakan kebohongan demi menutupi kebohongan sebelumnya. 

Betapa tidak, banyak peristiwa yang sepertinya saling terkait, tetapi memiliki fakta yang berbeda, alias mencla-mencle dari pernyataan para pendukung Prabowo.

Pertama terkait deklarasi. Awalnya Prabowo mengklaim menang 55 persen berdasarkan exil poll dan 52 persen menurut quick count. Tetapi tak lama kemudin, data itu berubah. 

Pada deklarasi kedua, Prabowo mengaku menang 62 persen berdasarkan real count internal mereka. Perlu diketahui, deklarasi kemenangan itu sendiri dgelar hingga 5 kali. 

Anehnya, ketika ditantang untuk membuka datanya, mereka selalu berkilah. Hingga saat ini kubu Prabowo-Sandi tidak mau membuka datanya karena alasan keamanan. 

Padahal klaim kemenangan 62 persen tersebut cukup jauh terpaut dengan data quick count lembaga survei, serta real count KPU hingga saat ini. 

Lebih lucu lagi, kebohongan itu sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Sebelumnya, Andre Rosiade mengaku bahwa real count internal 02 itu dilakukan di DPP Gerindra dengan mengumpulkan C1 dari saksi-saksi di TPS seluruh Indonesia.

Namun ketika dicek media ternyata tidak ada aktivitas rekapitulasi suara berdasarkan C1. Kemudian setelah dikejar terus, Fadli Zon mengaku bahwa perhitungan suara dilakukan secara berpindah-pindah dengan alasan keamanan. 

Di sinilah letak kebohongannya. Mereka tidak tahu persis di mana penghitungan "real count" itu dilakukan. Jawabannya tentu saja antara mereka memang tidak mau kasih tahu, atau mungkin juga real count itu tidak ada. Tapi sepertinya opsi kedua lebih logis. 

Karena bila perhitungan itu memang benar adanya, mengapa harus ditutup-tutupi? 

Terkait kebohongan itu, dalam hal data, metodologi, dan tempat, sepertinya yang bohong adalah BPN dan tim pemungutan suara internalnya. 

Sementara soal hasil, Prabowo dan publiklah yang dibohongi timnya sendiri. Prabowo sendiri membiarkan kebohongan itu disebarkan ke publik dan menolak percaya kepada situng KPU sendiri.

Karena Prabowo telah menutup mata terhadap kenyataan, maka terjadilah ‘kegilaan’, yaitu deklarasi berkali-kali dan sujud syukur berdasarkan hasil yang tidak jelas.

Inilah ironinya dari kubu Prabowo. Mereka akan terus mereproduksi kebohongan baru demi menutupi kebohongan sebelumnya.

Berpikiran Waras, Ketua DPP Partai Gerindra Ini Akui Quick Count Tak Pernah Meleset

Meski Prabowo Subianto tak mengakui hasil quick count, namun ada beberapa eksponen Partai Gerindra yang justru percaya dengan hasil perhitungan cepat. Salah satunya adalah Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang. 

Politisi Partai Gerindra ini mengakui hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres yang digelar sejumlah lembaga survei yang kredibel itu belum pernah meleset sejak 2004. Hal ini disampaikan Pius melalui akun twitternya.

 

"Sejak diperkenalkan di Pilpres 2004, QC (quick count) belum pernah meleset memprediksikan secara ilmiah pemenang suatu kontestasi,” kata Pius melalui akun twitternya, Jumat, 19 April 2019.

Pius juga mengatakan, hitung cepat dalam Pilpres 2019 juga berbeda dengan 2014. Kali ini, tidak ada perselisihan perolehan suara di antara penyelenggara penghitungan cepat. Karena semua berkesimpulan sama: Jokowi-Amin menang di kisaran 8-10 persen. 

Meskipun metode hitung cepat punya tingkat akurasi yang tinggi, bukan merupakan hasil resmi. Penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi acuan menentukan pemenang kontestasi Pilpres.

Oleh karena itu, menurut Pius, deklarasi kemenangan yang dilakukan Prabowo hanya berdasarkan hasil survei internal sebagai sesuatu yang kurang tepat. Apalagi bila diikuti dengan sikap anti-sains dengan menolak hasil quick count. 

Terlepas dari itu, sebaiknya semua pihak menunggu hasil resmi dari "real count" atau penghitungan berjenjang oleh KPU RI mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Sikap Pius Lustrilanang itu sudah jujur dan benar saat menyikapi hasil quick count. Artinya, dia masih berpikir logis dan memiliki hati nurani. 

Apalagi, sejak 2004 quick count tak pernah meleset memprediksi secara ilmiah pemenang suatu kontestasi. Meski akan lebih bijak, jika semua pihak menunggu hasil resmi dari real count KPU RI.

Para pendukung 02 sebaiknya mengikuti pikiran logis dan sikap waras Pius Lustrilanang ini. Daripada menjadi ikutan gila bersama Prabowo.

Berniat Celakai Prabowo, Partai Demokrat Gertak Amien Rais

Kubu 02 mulai retak pasca Pilpres 2019 digelar. Berbagai tokohnya saling perang urat syaraf menanggapi hasil Pilpres ini. Seperti halnya antara Amien Rais dan Andi Arief. 

Awalnya, Amien Rais menyebut bakal banyak tokoh yang jadi ragu di masa-masa sekarang. Saat ini diketahui tengah berlangsung penghitungan suara hasil Pemilihan Umum 2019.

Menurutnya di masa-masa itu muncul tokoh yang serba bimbang dan ragu dalam menentukan keputusan. Amien bahkan menyebut tokoh dengan perangai seperti itu sebagai pemain aman.

Tersinggung dengan pernyataan tersebut, Wakil Sekretaris Partai Demokrat Andi Arief pun langsung 'ngegas' emosi. Ia memperingatkan Amien Rais agar berhati-hati sebelum menantang Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Saya berharap Pak Amien Rais tak usah sok jago nantang-nantang SBY. Dulu bukannya Pak Amien baru digertak SBY karena komentar hoaks belaga pilon. SBY punya jalan berbeda dalam menyelamatkan situasi. Saya harap Pak Amien menahan diri. Soal marah semua orang bisa melakukan," begitu cuit Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_, Jumat (19/4).

Menurut Andi, SBY lebih mengenal sosok calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ketimbang Amien. Ia mengatakan SBY tidak akan mungkin menyarankan jalan yang membuat celaka Prabowo. 

Oleh karena itu, Andi menyarankan kepada Prabowo agar berhati-hati dengan Amien Rais.

"Kita akan buktikan SBY atau Pak Amien Rais yang akan selamatkan situasi ini. SBY lebih kenal lama Prabowo dan tidak akan pernah menyarankan sebuah jalan yang akan mencelakakan. Pak Prabowo agar berhati-hati dengan jalan yang ditempuh Pak Amien. Saya tahu lama Pak Amien," ujarnya.

Harus diakui, Amien Rais memang sudah bertindak berlebihan dan cenderung provokatif dengan upaya mendelegitimasi instrumen penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu hingga DKPP. 

Amien Rais juga berwatak Sengkuni yang mencoba memprovokasi massa dengan mengajak "people power" bila Prabowo kalah. 

Politikus PAN itu menjadi tokoh yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kondisi delusi Prabowo hingga melakukan sujud syukur hingga tiga kali tetapi tanpa bekal kemenangan pasti. Dirinya adalah salah satu orang yang berada di belakang Prabowo.

Bagaimana seandainya Prabowo nanti kalah? Maka Mantan Danjen Kopassus itu akan kehilangan mukanya. Dan publik mencatat itu sebagai provokasi Amien Rais.