Panik dengan Langkah Visioner Pemerintah, Fadli Zon Rajin Nyinyir soal Rencana Pemindahan Ibukota Negara

Di setiap visi besar pasti akan banyak hambatan dan tantangan. Setiap langkahnya akan diikuti dengan cibiran dan hujatan, meskipun yang melakukannya itu tidak mengetahui apa-apa. 

Termasuk bila kita ingin mewujudkan mimpi Indonesia yang maju. Tepatnya saat pemerintah berencana memindahkan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Tantangan itu salah satunya datang dari cibiran politisi seperti Fadli Zon ini. Dia menyebut proses pemindahan Ibu Kota Negara disebut dijalankan secara amatiran oleh pemerintah.

Tanpa melihat konteks dan alasan kebijakan tersebut, juga progress yang dilakukan pemerintah, Fadli Zon langsung merespon negatif saja. 

Baginya, pemerintah memang tak ada benarnya. Dan dia ingin tampil seolah sebagai pahlawan. Makanya kritikan tanpa substansi seperti itu diungkapkannya. 

Yang jelas, sikap nyinyir Fadli Zon terhadap pemindahan ibu kota sebenarnya bentuk kepanikan dirinya melihat keberanian seorang Jokowi mengambil langkah besar dan perbaikan terhadap Indonesia.

Meskipun beberapa pihak mengkritik dan memberikan dugaan negatif terhadap rencana pemindahan Ibukota ini, tetapi tidak akan menyurutkan langkah Presiden Jokowi.

Karena Pemerintah telah memiliki ketetatapan penuh atas pemindahan Ibukota dengan tidak mengesampingkan aturan yang berlaku. Semua ini demi mewujudkan visi besar Indonesia Maju. 

Mereka yang bermental 'kerdil' akan mencibir kebijakan ini dengan sejumlah argumen yang tak bermutu. Menunjukan bahwa dirinya memang tak mampu berpikir visioner ke depan.

Sikap Tegas Pemerintah dan Masyarakat Papua Menolak Keberadaan FPI dan HTI

Sikap tegas ditunjukan oleh Pemerintah Provinsi Papua terkait keberadaan organisasi radikal. Mereka melarang keberadaaan organisasi yang ingin mengadu domba masyarakat dengan dalih agama.

Hal itu terlihat saat Pemprov Papua mengumumkan sikap legal Tidak mau kehadiran kubu maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kubu maupun organisasi islam tersebut dianggap berkemungkinan tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.

Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama-sama Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir Minggu kemarin.

Penegasan Lukas pun bukan tanpa argumentasi. Ia kuatir kejadian yang terjadi di Pilkada Jakarta, merembes sampai ke Papua, bila 2 kubu radikal itu dibiarkan berkembang bebas di tanah ini.

Sikap Pemprov Papua itu juga diamini oleh masyarakat sipil, yang sama-sama menolak kehadiran ormas radikal seperti FPI dan HTI di tanah Papua.

Terlihat dari sikap Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk yang menyatakan bahwa eksistensi dan keberadaan kelompok radikal Islam di Papua itu mesti secepatnya diputus. 

FKUB juga menyerukan agar kita semua berdoa supaya Indonesia mampu menghadapi radikalisme sehingga tak ada konflik yang berkepanjangan, termasuk di Papua. 

Mari kita tangani kelompok radikal dengan profesional supaya tidak ada konflik di masyarakat. Tak ada ruang bagi mereka untuk tumbuh di tanah air.

Optimis Indonesia Maju, Menjawab Tudingan Grusa-Grusu dari Mardani Ali Sera

Politik Tagar kembali diserukan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Seperti kritikan tagar yang lalu, kini Mardani mengajak masyarakat untuk menggunakan tagar #GrusaGrusu

Tagar #GrusaGrusu ini diarahkan untuk merespon rencana pemindahan Ibukota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagaimana diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. 

Tanpa melihat konteks dan memahami alasan pemerintah, Mardani langsung mengkritik saja. Tapi seperti yang dulu-dulu, kritikan itu juga tanpa diikuti solusi nyata. Jadi mirip sebatas nyinyir tanpa substansi. 

Sebagai oposisi sejati, tentu saja, dia gengsi untuk mendukung kebijakan pemerintah, meskipun kebijakan itu benar sekalipun. 

Yang ada, dia hanya mau menyerang dan menjatuhkan pemerintah saja, agar dirinya dan kelompoknya dianggap paling pintar dan bisa berkuasa. 

Padahal, kalau dikaji secara serius, rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota itu sudah direncanakan sejak dulu. Berbagai kajian dan riset dilakukan untuk mencari solusi atas masalah Ibukota dan Jawa saat ini. 

Rencana tersebut sudah digagas sejak lama, bahkan rencana itu sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Kala itu, Kalimantan Tengah dicanangkan sebagai calon Ibukota negara yang baru.

Harus diakui, sebagai bangsa besar dengan usia 74 tahun, kita belum pernah menentukan dan merancang Ibukota sendiri. 

Setelah studi intensif selama 3 tahun terakhir, akhirnya diputuskan bahwa lokasi ideal untuk Ibukota Negara Indonesia adalah di Kalimantan Timur.

Tujuan pemindahan Ibukota ini, diantaranya, untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, serta bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia. 

Selain itu, juga untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang semakin padat penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara dan air yang tinggi, dan daya dukung lingkungan yang sudah tak memadai. 

Di samping itu, pemindahan Ibukota ini juga untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kawasan Jawa dan di luar Jawa. Pemerataan ekonomi adalah aspek yang penting atas kebijakan ini.

Dengan konteks dan alasan di atas, maka tuduhan grusa-grusu atas kebijakan tersebut sepertinya salah alamat. Rencana pemindahan Ibukota Negara ini sudah tepat sekarang. 

Kini saatnya kita optimis menatap masa depan Indonesia yang maju. Pembangunan ekonomi yang merata dan sumber daya manusia yang unggul. 

Dan, pemindahan Ibukota ini adalah satu diantara langkah untuk mewujudkan harapan tersebut. 

Jadi jangan mau dibodohi oleh oposisi yang kurang paham dengan kebijakan ini.

Instalasi Seni Gabion Gantikan "Getah-Getih", Pemborosan Anggaran Lagi?

Pemasangan instalasi Gabion sebagai pengganti instalasi bambu Getih Getah di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mengundang berbagai tanggapan masyarakat. 

Apalagi pembuatan gabion juga menelan anggaran Rp 150 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yang menjadi masalah, instalasi seni itu lebih buruk dari Getah Getih. Pasalnya, Gabion itu justru mirip “popcorn” yang biasa kita lihat dijual di dalam gedung bioskop.

Tak hanya itu, Gabion juga menimbulkan kontroversi di masyarakat, sama seperti karya seni pendahulunya. Banyak juga yang membahas mahalnya biaya pembuatan serta manfaat bagi warga DKI yang belum terjawab secara nalar.

Kita tak habis pikir dengan jalan pikiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apa yang dikerjakannya seolah tak ada yang masuk akal.

Apalagi, karya seni itu didapuk dengan makna yang muluk-muluk. Katanya, Gabio ini juga untuk mengurangi polusi udara. Hello? Masih waras? 

Ide dan program Gubernur DKI Jakarta ini belum bisa diterima oleh khalayak warga DKI dan masyarakat di Jakarta.  Entah karena Gubernurnya yang terlalu jago berkhayal, atau karena masyarakatnya yang kurang memahami nalar pemimpinnya.

Kita tak habis pikir dengan cara Gabener untuk menghabiskan anggaran dengan sia-sia seperti ini. Inilah bukti dirinya memang tak mampu bekerja, tetapi hanya cakap berkata-kata.

Pihak yang Bermanuver di Balik Tuntutan Pencopotan Kepala BIN dan Kapolri

Setelah kerusuhan di Papua mereda, beberapa pihak kembali bermanuver. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk  kepentingannya masing-masing.

Seperti seruan aksi yang digalang oleh Gerakan Mahasiswa Melanesia (Gema Melanesia). Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta pada Senin (26/8) guna mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Kepala BIN dan Kapolri. 

Kedua pejabat tersebut dinilai memiliki tanggung jawab besar atas meledaknya isu rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang hingga menjalar ke permintaan referendum dan merdeka.

Entah apa motif Gema Melanesia atas tuntutannya tersebut. Mereka seakan memanfaatkan isu Papua ini untuk mendompleng kepentingannya guna mengganti dua pejabat di atas. 

Padahal kalau dipikir dengan akan sehat, tuntutan pencopotan Kepala BIN dan Kapolri itu sangat berlebihan dalam menyikapi kerusuhan mahasiswa Papua. 

Hal ini dikarenakan BIN dan Polri sudah bekerja sesuai SOP, namun kadang gejolak di lapangan tidak selalu dapat diprediksi. 

Pertanyaan terpenting bukan siapa yang salah, tetapi soal bagaimana peristiwa itu terjadi. 

Perlu diketahui, saat ini proses penyelidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kerusuhan mahasiswa Papua di Surabaya, maupun di wilayah Papua dan Papua Barat, sedang berlangsung. 

Sehingga semua pihak, termasuk Gema Melanesia, harus bersabar dan mendukung langkah yang sedang diusahakan oleh Pemerintah. Bukan justru melakukan aksi-aksi yang semakin memperkeruh situasi dan menciptakan disintegrasi. 

Di sisi lain, tuntutan pencopotan Kepala BIN dan Kapolri serta rencana aksi Gema Melanesia itu mengindikasikan bahwa Gema Melanesia merupakan bagian dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengambil kesempatan dari isu rasisme di Papua untuk menekan pemerintah.

Inilah yang harus diantisipasi agar kita tidak dipermainkan oleh segelintir oknum dalam bermanuver atas kepentingannya. Hati-hati provokasi murahan.

FPI Tiba-Tiba Nasionalis di Kasus Papua, Taktik untuk Memperpanjang Izin Ormas?

Front Pembela Islam (FPI) terlibat dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua AMP di Surabaya, Jawa Timur. Namun anehnya, mereka menyangkal keterlibatan tersebut.

Padahal, dalam rekaman video yang beredar, mereka terlihat jelas turut serta dalam pengepungan tersebut. Bahkan, mereka terlibat dalam tindakan rasisme kepada Mahasiswa Papua.

Namun apa kata FPI? Merek mengklaim itu sebagai rasa cinta demi membela NKRI. 

Pernyataan itu kontradiktif dengan kelakuan FPI selama ini. Sejak kapan mereka berubah jadi nasionalis? 

Karena mereka sendiri telah sepakat untuk mewujudkan NKRI Bersyariah alias khilafah di Indonesia.

Lucunya, FPI mengaku hanya diajak oleh ormas lain dalam penyerbuan Asrama Mahasiswa Papua itu. Ini seperti tindakan lempar tangan dan pengecut atas tindakan yang telah mereka lakukan.

Secara kronologi, kejadian pengepungan mahasiswa Papua itu berawal dari peredaran hoaks berupa foto bendera merah putih yang dirusak. Hoaks itu beredar melalui grup Whatapps. 

Namun ternyata hoaks itu terbukti tidak benar karena pelakunya bukan mahasiswa Papua. 

Fakta lain, FPI sendiri terlibat koordinasi dengan ormas-ormas lain untuk melakukan penyerangan. Artinya, mereka memang telah merencanakan sebelumnya.

Jadi tak masuk akal jika FPI seolah hanya diajak dan pasif dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua itu. Kenyataannya mereka justru sebagai pelaku aktif.

Sudah terlampau banyak kelakuan FPI yang pengecut dengan melempar tangan ketika kesalahannya terungkap publik. 

Anehnya lagi, kini FPI berubah atau mendadak menjadi pembela NKRI. Padahal sebelumnya mereka memiliki agenda islamisasi di Indonesia.

Tindak tanduk tiba-tiba nasionalis dari FPI itu terpaksa dilakukan sebagai taktik belaka. Tujuannya demi memuluskan proses perpanjangan izin ormas mereka.

Selain sebagai pengalihan isu agar wacana islamisasi mereka untuk mewujudkan NKRI Bersyariah tertutup dengan isu separatisme. 

Itulah taktik licik dari ormas FPI. Meskipun mereka menggalang jalan seperti itu, tetapi kita tak bisa dibodohi begitu saja. 

Jangan tertipu!

Tak Ingin Papua Maju, Poros Politik Dalangi Kerusuhan di Papua

Kerusuhan di Papua akhir-akhir ini tidak terjadi dengan sendirinya. Diduga kuat ada aktor yang turut menggerakannya. 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menilai ada keterlibatan poros politik dalam kerusuhan di Papua. Menurutnya, poros politik itu sengaja memperkeruh suasana karena memiliki tujuan tertentu.

Meski tidak menyebutkan secara rinci siapa poros politik yang dimaksudnya. Namun dia menganggap kelompok itu tidak menyukai kemajuan di Papua.

Yang jelas, kelompok-kelompok itu cemas bila Papua maju mereka tidak bisa lagi 'berjualan' ke luar negeri.

Menurutnya, kelompok politik ini takut kehilangan pengaruh kalau masyarakat Papua semakin maju. Kelompok tersebut nantinya tidak bisa memenuhi tujuan politisnya kalau Papua semakin baik.

Padahal, Presiden Joko Widodo terus berusaha membangun kesejahteraan rakyat Papua untuk meningkatkan SDM dan infrastruktur Papua dengan baik. 

Pendekatan pemerintah pun sudah berubah, tidak lagi mengandalkan pendekatan keamanan. Melainkan lebih menekankan pendekatan dialog dan kesejahteraan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. 

Menghadapi situasi demikian, semua masyarakat Papua diharapkan tetap tenang. Tak usah khawatir berlebihan karena pemerintah telah memetakan kelompok tersebut, dan tetap bekerja untuk membangun Papua.