Isu kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) kerap dilontarkan oleh kubu oposisi dalam kritiknya terhadap pemerintah. Namun tahukah kamu, bahwa kebocoran anggaran itu terus menurun sejak di era Presiden Jokowi?
Ya, seperti itulah faktanya. Harus diakui, kebocoran APBN sudah ada sejak zaman orde baru dan jumlahnya terus menurun seiring perpindahan rezim.
Pandangan seperti ini sebagaimana disampaikan oleh Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eva Kusuma Sundari.
Kebocoran anggaran sudah menjadi penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu.
Kondisi itu kemudian berubah saat pemerintahan Presiden Jokowi. Diakui memang masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini, namun jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru.
Salah satu sebab kebocoran anggaran itu berkurang karena proses pengadaan dan anggaran dilakukan dengan elektronik, seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-planing.
Apalagi birokrasi digital itu telah berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan
Jadi, pengelolaan APBN di era Jokowi ini sudah banyak perubahan dan kebocoran semakin minim. Sehingga jika terpilih lagi, Jokowi akan terus memperbaiki pengelolaan APBN.
Berbeda dengan lawannya Prabowo yang hingga kini yang tak memiliki program untuk menutup kebocoran. Sehingga isu kebocoran anggaran yang kerap disampaikannya itu adalah pepesan kosong belaka.
Ke depan, Jokowi akan menerapkan pemerintahan Dilan (digital melayani) yang berorientasi pada pelayanan publik dengan cepat. Bila itu diterapkan, maka kebocoran anggaran makin berkurang dan perlahan hilang.
Inilah harapan yang harus diwujudkan bersama. Bukan cuma sekadar 'gimmick' dan kritik yang tak berdasar, seperti yang dilakukan oleh Prabowo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar