Parah, Partai Gerindra Paling Banyak Langgar Aturan Atribut Kampanye

Parah, Partai Gerindra Paling Banyak Langgar Aturan Atribut Kampanye

Partai Gerindra ditetapkan sebagai partai yang paling banyak melanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. 

Bawaslu Sidoarjo mencatat ada empat parpol di Kota Sidoarjo, Jatim yang paling banyak melanggar pemasangan APK. Dan yang tertinggi adalah Gerindra dengan 142 pelanggaran selama masa kampanye ini. 

Bentuk pelanggaran itu antara lain memasang spanduk dan baliho caleg atau parpol di tempat terlarang. Di antaranya di ruang terbuka hijau dan jalur pedestrian.

Sebetulnya ketentuan pemasangan APK sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018. Selain itu, pemkab telah mengeluarkan Peraturan Bupati 31/2017 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame.

Di antaranya berisi larangan memasang reklame di beberapa tempat seperti median jalan atau pulau jalan, halaman milik pemerintah, jalur hijau atau taman, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan

Setiap pelanggaran itu akan diunggah buktinya ke media sosial milik Bawaslu, sehingga diharapkan masyarakat akan mengetahui yang berdampak pada efek jera. 

Partai Gerindra terbukti melakukan pelanggaran aturan dan tak mau bersikap kooperatif dengan Bawaslu. Sehingga pelanggaran masih terus terulang. Kondisi ini menjadikan situasi kampanye tak berjalan tertib seperti yang diharapkan.

Pelanggaran kampanye dari Gerindra ini membuktikan bahwa ada mekanisme kontrol yang hilang di internalnya. Para kader dan caleg tak memahami tata cara aturan kampanye yang benar. Inilah yang menjadi ironinya. 

Gerindra yang merasa paling suci sangat absurd bila mengklaim akan membawa Indonesia menang, adil dan makmur bila masih melanggar peraturan yang sifatnya sepele. Bagaimana mau berkuasa dan taat aturan, bila masih kampanye saja terus menerus melanggar hukum? 

Jangan percaya mereka yang bermimpi besar tapi abai atas hal-hal kecil. Itu tak lain hanya mimpi di siang bolong.

Logika Sesat 02: "Andi Arief Tertangkap Nyabu, Pokoknya Jokowi yang Salah!"

Ada logika yang lucu ketika Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, dicokok polisi karena kasus narkoba. Pasalnya, tiba-tiba saja, pihak oposisi justru menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi. 

Adalah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut Andi Arief sebagai korban dari kegagalan pemerintah memberantas peredaran narkoba. 

Menanggapi hal itu, kita tentu saja tak sepakat dengan pernyataan Arief Poyuono. Kasus narkoba Andi Arief pada dasarnya adalah perilaku individu. Andi Arief yang nyabu, kok Jokowi yang salah, dimana logikanya? 

Pernyataan Arief Pouyouno ini sungguh terlihat bodoh dan tidak berkelas sebagai politisi. Karena dia hanya bisa melontarkan pernyataan lelucon dengan menyalahkan Jokowi atas kasus narkoba Andi Arief.

Padahal kalau kita mau jujur, justru di era Jokowi inilah pemerintah berani berperang dengan kasus narkoba. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. 

Salah satu buktinya, Jokowi memerintahkan tembak di tempat terhadap bandar narkoba dan tak ada remisi serta pengampunan bagi terdakwa kasus narkoba. 

Hal tersebut membuktikan bahwasanya Arief Poyuono adalah politisi berotak udang yang ingin memutarbalikkan asumsi publik dengan pernyataan konyol. 

Pernyataan yang keluar dari mulut Arief Pouyono selalu nyinyir, membodohi publik, fitnah dan tuduhan tanpa dasar. Inilah sesat pikir yang terus menerus disebarkan oleh kubu 02.

Tak Bisa Baca Al Qur'an, Timses Prabowo Rendahkan Ayat Suci

Meski kerap disebut capres hasil Ijtima Ulama nyatanya Prabowo Subianto ternyata tidak bisa membaca kitab suci Al Quran. Hal itu terbukti saat ditantang oleh Ikatan Dai Aceh.

Ketika Ikatan Dai Aceh mengusulkan tes membaca Alquran bagi capres dan cawapres, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, mengaku tak perlu diadakannya tes uji baca Alquran.

Ia "ngeles" katanya Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku membutuhkan pemimpin yang majemuk, bukan yang pandai membaca Alquran. Padahal, mereka sering teriak-teriak keharusan pemimpin muslim dan menolak pemimpin kafir. 

Di sisi lain, penolakan Ferdinand atas tes baca Al Quran itu bisa dianggap merendahkan Ikatan Dai Aceh dan kesucian Alquran. 

Bila Prabowo memang benar sedang memperjuangkan umat Islam, seharusnya tidak perlu gusar dan mencari pembelaan serta pembenaran untuk menolak dan menghindari usulan dari Ikatan Dai Aceh tersebut. 

Cara "ngeles" Prabowo itu menunjukkan bahwasanya Ia hanya menggunakan "gimmick" Islam saja. Tidak benar-benar pemimpin Islam sesungguhnya. 

Dari kasus di ata, kita akhirnya juga tahu, Ferdinand Hutahaean itu sebenarnya bermuka dua. Disatu sisi mempertanyakan keislaman Jokowi dengan menuduh Jokowi serta pendukungnya sebagai PKI, namun disatu lain dia membela Prabowo yang tidak bisa menunjukkan keislamannya. 

Itulah kemunafikan kubu 02. Mereka hanya menggunakan Islam sebagai "bahan jualan" saja. Kenyataannya mereka bukanlah seorang yang islami, apalagi memperjuangkan agenda umat Islam. 

Jangan mau dibohongi oleh "topeng keislaman" mereka.

Gemar Politisasi Agama, Caleg PAN Jadi Tersangka Karena Gelar Kampanye di Mushala

Pelanggaran kampanye kembali dilakukan oleh calon legislatif dari Partai Amanan Nasional (PAN). Seperti tak ada kapok-kapoknya, mereka menggunakan sarana ibadah (masjid) untuk aktivitas politik. 

Alhasil, Caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN, Nurhasanudin, ini ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangka melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu karena berkampanye di tempat ibadah. 

Ketua Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan, Nurhasanudin ditetapkan sebagai tersangka bersama pelaksana kampanyenya yaitu Syaiful Bachri. 

Penyidik menyimpulkan Nurhasanudin bersama Syaiful Bachri melakukan kegiatan kampanye di Mushala Qurotul Ain RT 009 RW 003 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Dengan kampanye di Masjid, caleg PAN itu telah memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Ambisi politiknya telah melecehkan kesucian dan netralitas tempat ibadah.

Padahal, seharusnya tempat ibadah dijauhkan dari aktivitas politik. Hal ini sesuai dengan UU tentang Pemilu dan peraturan KPU. 

Dengan kasus seperti itu, semakin menegaskan bahwasanya PAN yang menyebut partainya sebagai partai yang memperjuangkan umat Islam, namun ternyata kelakuan kadernya sering bertindak untuk menodao kesucian agama Islam.

Ini adalah inkonsistensi dari pikiran dan perbuatan. Bila masih caleg saja sudah berkelakuan seperti itu, bagaimana bila PAN berkuasa? Bisa jadi, masjid dan gereja, juga tempat ibadah lainnya, dijadikan kendaraan politik. Inilah yang berbahaya. 

Mari kita jaga Indonesia sebagai rumah bersama dari rongrongan kader politik yang kerap mempolitisasi agama dan menjadikan politik identitas sebagai cara berkuasa.

Politik Berbalut Agama, Cara Kampanye Prabowo yang Berbahaya untuk Kebhinekaan

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dikabarkan menggelar kampanye akbar pada Minggu (7/4/2019). 

Kampanye besar-besaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta ini dikemas dalam bentuk shalat shubuh berjamaah. 

Kampanye itu pun disayangkan oleh sejumlah pihak karena dikemas dengan kegiatan agama. Sebab, kegiatan di SUGBK itu jelas-jelas kegiatan politik, bukan acara keagamaan.

Dengan kampanye seperti itu, paslon 02 terbukti memakai politik identitas dengan menjual agama untuk kepentingan politik. 

Padahal, acara kampanye politik yang dikemas dengan kegiatan keagamaan bisa berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat karena isu SARA sangat sensitif.

Kemudian, penggunaan agama oleh kubu Paslon 02 untuk mobilisasi massa itu sangat membahayakan kehidupan, karena berpotensi merusak toleransi dan memecah belah kebhinekaan.

Cara berpolitik kubu Prabowo itu sungguh berbanding terbalik dengan kubu Jokowi. Bila Jokowi fokus pada program dan gagasan positif dan kreatif, tidak dengan lubu 02 tersebut.

Di sinilah kubu Prabowo harusnya belajar dari Jokowi. Sebaiknya mereka tidak menggunakan narasi agama dalam kontestasi Pilpres 2019 dan lebih baik menjual program-program selama 5 tahun ke depan apabila terpilih nanti.

Mari kita berpikir waras dan logis, mau pilih kandidat yang suka memobilisasi massa dengan agama untuk kepentingan politik, atau presiden yang mengajak bekerja dengan gagasan maju? 

Bila ingin Indonesia Maju, tentunya pilih Jokowi-Maruf Amin.

Ingin Indonesia Maju? Mari Coblos 01 dan Menangkan PDI Perjuangan

Pada Pemilu 2019 ini, PDI Perjuangan diprediksi akan menjadi pemenangnya kembali. Partai berlambang moncong putih itu memiliki elektabilitas paling tinggi. 

Disebutkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, partai berlambang banteng moncong putih itu disebut menjadi satu-satunya parpol yang elektabilitasnya melampaui angka 20%. Karenanya mereka memprediksi PDI Perjuangan potensial menjadi juara Pemilu 2019. 

Survei LSI Denny JA sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019 juga menunjukan bahwa PDIP tetap konsisten di posisi pertama elektabilitas parpol. Bahkan, survei Maret 2019 juga menunjukan elektabilitas PDIP sebesar 24,6%.

Pantas saja PDI Perjuangan memiliki elektabilitas tinggi. Pasalnya, mereka memiliki sosok kader yang tangguh di bawah, dan mampu menempatkan kader terbaiknya sebagai capres saat ini, yaitu Jokowi. 

Di sisi lain, kinerja pemerintahan yang diusung oleh PDI Perjuangan juga relatif baik. Presiden Jokowi mampu membawa kemajuan di berbagai bidang. 

Hal ini adalah modal besar bagi PDI Perjuangan untuk melanjutkan pemerintahannya lima tahun ke depan. Gagasan Trisakti Soekarno yang diakomodir menjadi Nawa Cita harus dilanjutkan kembali. 

Bersama Jokowi dan PDI Perjuangan, mari kita jadikan Indonesia Maju, yang berkedaulatan, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Mari kita bumikan gagasan Soekarno kembali. 

Bung, ayo pertahankan! Pilih Jokowi dan coblos PDI Perjuangan. Mari kita bawa Indonesia Maju dengan tetap menjunjung jiwa gotong rooyong dan kebhinekaan Indonesia.

Jokowi Di Mata Para Santri Ponpes Al Muayyad, Tempat Mengaji Presiden Dulu

Youtube

Sosok capres petahana Joko Widodo sangat dekat di hari rakyat, terutama kaum santri di Pondok Pesantren Al Muayyad, Surakarta, Jawa Tengah. Kerendahan dan kesantunan Presiden Jokowi memang sudah tertanan sejak masih kecilnya dulu. 

Berdasarkan cerita para santri pondok pesantren Al Muayyad, pribadi Jokowi bukanlah sosok yang gampang melupakan tempat dimana dia pernah menimba ilmu agama dulu. Hal ini terekam dari sebuah video yang berjudul "Jokowi di Mata Santri Al Muayyad Solo".

“Dulu Pak Jokowi Ngajinya disini bersama pak Abdul Karim. Beliau sangat menghormati kepada guru-guru. Cinta kepada Kiai, cinta kepada NKRI. Beliau juga sering mengunjungi gurunya yang dulu di Ponpes Al Muayad sebagai bentuk silaturahmi Jokowi dengan para gurunya sewaktu kecil,” ungkap seorang santri Ponpes Al Muayyad, Irfan Rifai.

Perhatian Jokowi kepada perkembangan santri Tanah Air bukanlah ceita basa-basi politik. Ia bahkan serius menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober sebagai janji Jokowi yang digemborkannya ketika kampanye Pemilihan Presiden 2014.

Jokowi juga sangat hormat kepada Kyai. Buktinya meski menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia, Jokowi tak melupakan para guru-gurunya. Dia masih sering bertandang silaturahmi ke Ponpes Al Muaayad. 

Selain itu, komitmen Jokowi kepada NKRI tak bisa diragukan lagi. Ia sosok yang nasionalis. 

Karena itu, para santri di Muayyad berharap Jokowi dapat lanjut sekali lagi. Besar harapan para santri kepada Jokowi agar dapat meneruskan setiap program-programnya dan melanjutkan kepemimpinannya.