Sebar Hoaks di Media Sosial, Buzzer Pro Kemerdekaan Papua Ditertibkan oleh Facebook

Selain menghapus akun di sejumlah negara yang dinilai melakukan tindakan  tidak autentik yang terkoordinasi, Indonesia juga terkena kebijakan Facebook.

Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Gleicher, menyebutkan pihaknya telah menghapus 69 akun Facebook, 42 page dan 34 akun Instagram yang terlibat dalam perilaku tidak autentik terkoordinasi. 

Orang-orang yang berada di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola page atau halaman, menyebarkan konten mereka, dan mengarahkan orang ke situs di luar platform. 

Modus jaringan tersebut memposting dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang Papua Barat dengan berbagai konten untuk mendukung gerakan kemerdekaan.

Saat ini, Facebook berkomitmen untuk tetap menjadi platform yang terdepan, dengan membangun teknologi yang lebih baik, mempekerjakan lebih banyak orang dan bekerja lebih dekat dengan penegak hukum, pakar keamanan, dan perusahaan lain. 

Permasalahan jaringan kemerdekaan Papua ini menjadi tantangan yang berkelanjutan. Karena berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks.

Bila diperhatikan seksama, sejak bulan September lalu, telah terjadi peningkatan akun Twitter dan Facebook palsu terkait Papua. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik Papua dan Wamena terjadi secara terkoordinasi oleh pihak tertentu untuk mengacaukan keadaan demi tujuan sepihak yang jelas merugikan banyak orang.

Karena inilah, kita patut waspada dengan setiap informasi hoaks mengenai situasi di Papua. Jangan sampai kita diprovokasi untuk memecah belah masyarakat Indonesia.

Papua adalah bagian sah dari NKRI yang tak terpisahkan. Mari kita jaga bersama-sama.

Tak Ada Konflik Etnis, Mayoritas Warga Lokal Ingin Para Pendatang Tetap Tinggal di Wamena

Pasca kerusuhan di Wamena, mayoritas warga lokal menginginkan masyarakat pendatang tetap tinggal, baik di Wamena, Ilaga, maupun Oksibil, Papua.

Ini menunjukan bahwa tak ada masalah antara penduduk asli Wamena dan pendatang dari berbagai daerah. Hubungan diantara mereka tetap baik, guyup dan rukun. 

Sejumlah isu yang berusaha membenturkan antara warga lokal dan pendatang adalah hoaks. Itu adalah provokasi guna memecah belah masyarakat. 

Hal ini telah dibenarkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah mengunjungi Wamena beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan, tinjauan ke Wamena itu dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan stabilitas keamanan secara menyeluruh sebagaimana diharapkan masyarakat.

Untuk perbaikan infrastruktur umum yang rusak, pemerintah segera membenahi jaringan listrik secara bertahap.

Saat ini, pemerintah memang fokus untuk membenahi permasalahan di Wamena melalui berbagai strategi dan langkah pemulihan stabilitas keamanan.

Sekali lagi, kenyataan di atas membuktikan bahwa isu terjadinya konflik horizontal antara orang Papua dan penduduk pendatang adalah tidak benar. 

Isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan wamena dan mengadu domba Indonesia secara umum. 

Untuk itu, kita tak perlu terprovokasi dan terpancing emosi dengan kerusuhan di Wamena. Yang perlu dilakukan justru kita perlu saling bergandengan dan bergotong royong untuk memulihkan kondisi di Papua. 

Inilah tugas kita bersama.

Minim Kerja tapi Gaji Naik, Inilah Pemborosan Anggaran melalui TGUPP DKI Jakarta

"Sudah minim kerja, prestasi nihil, tetapi gaji terus naik." Itulah gambaran dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. 

Betapa tidak, baru-baru ini anggaraan untuk TGUPP DKI Jakarta direncanakan naik menjadi sebesar Rp 21 miliar pada 2020. Anggaran tersebut naik sekitar Rp 2 miliar dari Rp 18,99 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019. 

Anggaran sebesar Rp 21 miliar itu telah diusulkan dalam KUA-PPAS 2020 untuk rancangan APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

Padahal masyarakat tahu bahwa TGUPP selama ini tidak memberikan kontribusi positif dan terobosan yang signifikan untuk memajukan Ibu Kota. 

Bahkan, perkembangan Jakarta bukan semakin maju dari zaman Ahok, tetapi justru semakin menurun. Praktis, tak ada prestasi yang membanggakan dari kinerja para pembantu Gubernur itu, apalagi Gabenernya.

Lucunya, sudah minim kerja dan prestasi tersebut, masih ada saja pihak yang membela TGUPP DKI Jakarta. Diantaranya adalah Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta.

Melalui Ketua Fraksinya, mereka menyebut kenaikan anggaran TGUPP sudah sewajarnya karena Anies tidak memiliki Wagub.

Kalau diamati, pernyataan ini jelas terlalu aneh dan tolol. Sudah jelas TGUPP tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi kemajuan DKI Jakarta, bahkan tidak membantu kinerja Anies. 

Sementara itu, Anies juga kedodoran memimpin Jakarta sendirian. Tetapi entah mengapa tidak ada Wagub baru, malah menaikkan anggaran TGUPP. 

Seharusnya Nasdem mendorong fraksi-fraksi lain di DPRD Jakarta untuk segera memilih Wagub yang sudah lama kosong, bukan malah mendukung kenaikan anggaran TGUPP. 

Kalau dipikir-pikir, semua ini sungguh logika yang aneh. Tak masuk akal!

Keji, Sekjen PA 212 Diperiksa terkait Kasus Penculikan Ninoy Karundaeng

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard Abdul Jabbar, diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Senin (7/10). Hal itu diduga kuar terkait penganiayaan yang dialami relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. 

Sebelum pemeriksaan itu, Bernard dijemput dari rumahnya, kawasan Pejompongan, Jakarta, pada Minggu (6/10) malam. 

Peristiwa penculikan dan penganiayaan terhadap Ninoy terjadi pada 30 September 2019, di Masjid Jami Al Falah Pejompongan, Jakarta Pusat.

Polisi terus mendalami kasus ini, sehingga total pelaku pengroyok yang ditangkap ada 8 orang.

Kelakuan dari kelompok Islam radikal itu sudah kelewatan. Mereka menyekap dan menyiksa orang yang berseberangan pemikiran dengan mereka.

Apa yang dilakukannya itu sungguh keji, tak pantas disebut sebagai pembela agama yang katanya penuh welas asih. 

Kelakuan mereka itu lebih mirip dengan PKI. Jadi sikap mereka itu tak  ada bedanya dengan kaum yang tak bertuhan. 

Masih percaya kalau mereka membela agama?

Tak Menghargai RI, Senator Australia Malah Puji Vanuatu soal Papua

Perang propaganda mengenai Papua terjadi di dunia internasional. Sejumlah negara dengan lancang mendukung gerakan kemerdekaan Papua dalam Sidang Umum PBB.

Misalnya, terlihat dari tindakan Pimpinan Partai Australian Greens, Senator Richard Di Natale yang memuji Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai karena mengangkat permasalahan HAM Papua dalam Sidang Umum PBB di New York.

Hal ini sama saja tidak menghargai Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Karena hingga kini Papua adalah bagian sah dari NKRI dan diakui oleh hukum internasional.

Meski melukai perasaan bangsa Indonesia, kita harus sadar bahwa pujian Richard Di Natale itu bukan sikap resmi Pemerintah Australia.

Sejauh ini, Australia sangat menghormati kedaulatan RI dan menganggap Papua sebagai bagian sah dari NKRI. 

Sebagaimana diketahui, Negara kecil bernama Vanuatu di bagian Lautan Pasifik itu sangat getol membicarakan Papua di forum internasional. Hal itu lantaran mereka memiliki kepentingan tersembunyi, mungkin terkait dengan sumber daya alam.

Vanuatu adalah state actor yang menjadi sponsor pergerakan separatisme Papua. Mereka sama sekali tidak menghormati kedaulatan NKRI dengan menyusupkan aktivis sekaligus tokoh separatis Papua, Benny Wenda ke dalam Sidang Umum PBB.

Ini sama artinya, kepentingan kelompok ekstremis Papua itu sedang menumpang Vanuatu sebagai ‘kendaraan’ untuk menyampaikan aspirasi di forum internasional. 

Kita tahu, Vanuatu adalah pendukung kelompok separatis yang telah menyebabkan konflik dan hilangnya ribuan nyawa warga sipil di Papua.

Mari kita jaga Papua dari provokasi pihak asing yang ingin memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia. Bagaimanapun, Papua adalah bagian dari bangsa ini.

Sampai mati, kita harus tetap mempertahankannya. Jangan sampai lepas seperti Timor Timur dulu. 

Setuju?

Dengarkan Aspirasi Rakyat, Presiden Jokowi Ingin Hapus Pasal Kontroversial di RUU KUHP

Di tengah ramainya isu RUU KUHP ada sedikit angin segar dari Presiden Joko Widodo. Setelah meminta DPR RI menunda pengesahannya, Presiden Jokowi meminta pasal yang kontroversial dihapuskan.

Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Ia menyebut, Presiden ingin semua pasal yang dianggap kontroversial dalam RUU KUHP dihapus.

Penundaan ini dilakukan setelah Presiden Jokowi mendengar masukan dan berdiskusi secara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan dosen perguruan tinggi, agar tidak timbul kecurigaan kembali.

Bagaimanapun, jangan ada pasal yang multitafsir dalam pelaksanaan ini, seperti UU ITE yang bisa multitafsir, dan akan merugikan di masyarakat.

Yang jelas, tidak gampang menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka ini, karena semua orang bisa kritik apa saja. 

Media massa juga harus secara adil memberi ruang untuk itu, karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar ebih banyak hoaxnya. Sebagian besar mereka yang mengkritiknya belum baca substansi RUU tersebut.

Dari kasus ini, setidaknya kita belajar bahwa Presiden Jokowi pada dasarnya mendengar dan mendukung aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan penolakan RUU KUHP.

Kita patut mengapresiasi langkah politik ini. Dan, kita dukung penuh keputusan Presiden atas ini.

Kerusuhan di Wamena Bukan Konflik Etnis, Papua Saudara Kita

Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, tidak terkait masalah diskriminasi suku dan ras tertentu. Hal ini seperti dtegaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.

Ia meyakini kerusuhan Wamena Papua bukan masalah diskriminasi suku dan ras tertentu. Hal itu dikatannya lantaran tak hanya orang Bugis dan Minang yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat Papua sendiri.

Cara pandang seperti inilah yang tepat menggambarkan situasi di Wamena. Ini bukan konflik etnis, tetapi provokasi untuk membuat kerusuhan horizontal.

Karena pada dasarnya, orang Papua merupakan saudara kita semua. Sehingga kita seharusnya saling hormat menghormati demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konflik di Wamena ini terjadi karena ulah pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah Indonesia. 

Untuk itu, Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga mengajak agar lebih fokus dan konsentrasi kepada masyarakat Sulsel yang ada di Papua. Dan kita pun sepakat dengan itu.

Masyarakat sebaiknya tidak mudah terpancing isu dan agar menyaring setiap informasi yang diterima. Jangan mau diprovokasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab.