Tinggalkan Pendukungnya, Sandiaga Uno Lebaran di Amerika Serikat

Bagi masyarakat Indonesia, momen lebaran adalah waktunya untuk bersilaturahmi. 

Tradisi mudik atau pulang kampung halaman pun sudah jamak dilakukan masyarakat. 

Tapi agak berbeda dengan keluarga Sandiaga Uno. Saat yang lain mudik di desa, dia dan keluarga justru pergi ke Amerika Serikat.

Sebagaimana orang kaya lainnya, Sandi akan berlebaran di Amerika Serikat (AS). Hal itu dilakukan lantaran kedua putrinya tidak dapat pulang ke Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh Sandi itu tentu saja berbeda dengan para pendukungnya. Ia pun juga tak begitu peduli dengan mereka. 

Momen lebaran yang biasanya untuk menjalin silaturahmi pemimpin dan rakyat tak dihiraukan oleh Sandi. Ia tak ada urusan untuk halalbihalal dengan pendukungnya.

Kemudian, bila melihat latar belakang keluarganya, sangat aneh bila Sandi dianggap anti-asing. Sebab bagaimana dia anti-asing, lha wong dia dan keluarganya saja tinggal di AS. 

Jika dia banyak beretorika soal anti asing itu hanyalah sandiwara saja. Sandiaga tetaplah "anak mami orang kaya" yang tak pernah menderita dan merasakan kesulitan hidup. 

Ia sangat cinta AS dan tentu saja pro negara adidaya tersebut. Karena itu, dia lebih memilih berlebaran di AS daripada di negaranya sendiri, Indonesia.

Jelas Merusak Negara! Prabowo Kalah, Wacana Rerefendum Aceh Diwacanakan Ulang

Baru-baru ini, suara referendum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam bergema kembali. Hal ini setelah mantan panglima GAM Muzakir Manaf menyampaikan seruan itu di media. 

Sebenarnya seruan referendum tersebut bukan tanpa konteks. Wacana referendum itu muncul seiring dengan kekalahan Prabowo-Sandi.

Pasalnya, Ketua Partai Aceh itu dikenal dekat dengan Prabowo. Ia juga berkoalisi untuk memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. 

Sebelumnya, Mualem (panggilan Muzakkir Manaf) juga pernah bergabung dengan Partai Gerindra. Saat dirinya menjadi Ketua Partai Aceh, sangat jelas afiliasi politiknya. 

Selain itu, Mualem juga dikenal dekat dengan keluarga Cendana. Beberapa foto yang beredar di media sosial menguatkan relasinya dengan Titiek dan Tommy Soeharto. 

Bila wacana referendum itu dilatar belakangi oleh kekalahan Prabowo-Sandi, maka sangat picik kubu 02 tersebut. 

Mereka sudah gelap mata sehingga dengan membabi buta mau memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Cara berpolitik Prabowo dkk ini sangat berbahaya. Karena bisa menggerogoti keutuhan negara. 

Padahal, kekalahan dalam kontestasi politik itu biasa saja. Tak perlu mengorbankan persatuan dan kesatuan nasional. 

Dengan demikian, kekisruhan negeri kita saat ini memang bersumber dari kubu Prabowo-Sandi yang tak dewasa dalam berpolitik. Karena sikap seperti itu, NKRI pun terancam retak dan terkoyak dengan berbagai aksi anarkis dan provokatif. 

Kita berharap wacana referendum itu tidak terealisasi lagi. Karena pastinya akan benar-benar merusak negara.

Prabowo Kalah (Lagi), Jangan Mau Diprovokasi

Ironi. Mungkin satu kata itu yang cocok untuk menggambarkan sepak terjang Prabowo dan pendukungnya. 

Pasca Pemilu 2019, kegaduhan politik belum usai. Ketegangan masih menghantui para elit, dan diikuti dengan para pendukungnya di akar rumput. 

Puncaknya pecah pada 21-22 Mei lalu. Aksi demonstrasi yang digalang oleh kubu Prabowo-Sandi berakhir ricuh dan mengarah pada kerusuhan sosial.

Dalam situasi seperti ini, para buzzer politik masih saja memanas-manasi masyarakat. Rakyat pun mudah terprovokasi. 

Sementara itu, para elit politik malah memilih pergi ke luar negeri. Lihat saja, Prabowo yang berpergian ke Dubai dan Austria. Sedangkan Sandiaga Uno berlabuh ke Amerika Serikat. 

Sebaliknya, para pendukung mereka yang militan masih turun ke jalan. Mereka berpanas-panas tanpa bayaran untuk demonstrasi. Bahkan beberapa orang telah menjadi korban. 

Dalam kondisi yang jomplang antara elit dan para pendukung seperti itu, entah mengapa malah Jokowi yang disalahkan. Bagi mereka, segala sesuatu yang terjadi di Indonesia adalah salah Jokowi.

Inilah salah satu keberhasilan "cuci otak" ala kubu oposisi. Mereka berhasil membangun narasi sesat seolah menjadi kebenaran. 

Akibat dari provokasi kubu Prabowo-Sandi itulah terjadi kerusuhan pada 22 Mei. Karena itu, Prabowo dkk harus bertanggung jawab. 

Polisi harus segera menangkap Prabowo dan membeberkan data, serta fakta yang ada. Hal ini penting agar para pendukungnya bisa terbuka matanya. 

Mereka itu selama ini tertutup dengan narasi sesat yang dibangun para buzzer media sosial pro-02. Narasi-narasi sesat tersebut ditelan mentah-mentah, apalagi yang dikaitkan dengan agama.

Jangan mau diadu domba para buzzer politik. Jangan mau diprovokasi oleh para elite politik. Mari kita gunakan nalar dan hati dalam menerima informasi.

Dulu Galak Sekarang Melunak, Kisah Para Pendukung Prabowo-Sandi yang Ketakutan dengan Hukum

Sikap pengecut kembali ditunjukkan oleh para pendukung Prabowo-Sandi. Antara perkataan dan nyali ternyata tak sejalan. 

Disadari atau tidak, para pendukung 02 yang semula kelihatan galak tiba-tiba berubah jadi ketakutan setelah ditangkap untuk mempertanggungjawa kan perbuatannya.

Hal ini merujuk pada tokoh-tokoh, seperti Lieus Sungkharisma, Kivlan Zen, dan Eggy Sudjana. 

Sindiran telak seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD. 

Menurut Mahfud, mereka yang galaknya bukan main ketika belum ditangkap, seperti ndak ada orang benar bagi dia. 

Tapi kini sikap mereka berubah 180 derajat. Setelah diperdengarkan bukti yang ada para tersangka dugaan makar tersebut ramai-ramai membantah tudingan aparat. 

Mereka pun berkilah tidak bermaksud merusak negara. Sikapnya melunak dan ketakutan mulai muncul dari diri mereka. 

Mereka pun berusaha meralat ucapannya itu, tapi semua sudah terlambat. Aparat keamanan tetap akan memproses para tokoh itu sesuai kesalahannya.

Kita sekarang menyaksikan para 'bemper' Prabowo-Sandi sedang menjadi pesakitan karena provokasinya yang berisi fitnah, hoaks dan ujaran kebencian. 

Parahnya, mereka yang telah berjuang membantu Prabowo-Sandi tidak begitu dianggap. Pasalnya, saat para tokoh itu tertangkap, Prabowo atau Gerindra tak mau bertanggung jawab dan terkesan membiarkan.

Inilah dasar mental tempe diantara para pendukung Prabowo-Sandi. Mental yang lemah ini menjadi indikator dari sikap pengecut yang memang telah menjadi wataknya.

Siap Hadapi Gugatan Hasil Pemilu, MK Tegaskan akan Independen dan Tidak Tebang Pilih

Meskipun akhirnya memasukkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, BPN Prabowo-Sandi ternyata masih sering mendelegitimasi lembaga negara tersebut. Narasi curang dan tidak netral tak luput diarahkan ke MK. 

Menanggapi itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa pihaknya akan menjamin independensi dalam menangani perkara yang masuk. Bahkan, Ia berani menggaransi hingga 100 persen. 

Anwar menegaskan pihaknya tak bakal terpengaruh dengan gejolak yang terjadi di masyarakat pasca pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional Pilpres 2019. 

Ia juga menyatakan kesiapannya dalam menghadapi gugatan hasil Pilpres 2019 yang akan diajukan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK.

Dalam memeriksa perkara, MK akan berdasarkan sesuai fakta dan bukti yang diajukan. Termasuk, bukti apapun yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi akan diterima dan diperiksa secara rinci satu per satu. 

Yang pasti tak ada tebang pilih dalam pengujian perkara di MK, artinya semua pihak akan mendapatkan posisi yang sama sebagai warga negara.

Pernyataan dari Ketua MK ini patut diapresiasi. Kita harus percaya dengan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkaran hasil Pemilu. 

Upaya delegitimasi MK akan merusak tatanan negara. Oleh karenanya, kita harus jaga betul dan awasi proses gugatan pada Pilpres 2019 ini. 

Bila benar katakan benar, bila salah katakan salah. Bila menang kita junjung, bila kalah akan bermartabat. Inilah jalan konstitusi kita.

Telak! Otto Hasibuan Bantah Dirinya Masuk Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi

Kabar bohong kembali disebarkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hal ini terkait dengan klaimnya yang menyebut pengacara senior Otto Hasibuan masuk dalam salah tim kuasa hukumnya dalam sengketa Pilpres 2019. 

Namun nyatanya kabar tersebut dibantah langsung oleh Otto sendiri. Dia memastikan dirinya tidak terlibat di dalam tim hukum Prabowo-Sandi.

Menurut Otto, BPN itu suatu organisasi yang di situ terdapat struktur yang jelas di dalamnya. Sedangkan selama ini dirinya mengaku tidak termasuk di dalam struktur itu.

Dengan bantahan dari Otto tersebut runtuh pula kebohongan yang dibangun oleh BPN. Kabar hoaks akhirnya terbongkar dari sumber utamanya. 

Padahal, BPN sudah gembar-gembor soal bergabungnya Otto Hasibuan dalam tim hukum Prabowo-Sandi. Mereka mau menumpang eksis dengan ketenaran pengacara senior agar timnya terlihat kuat. 

Tetapi ternyata Otto yang dibangga-banggakan justru tampak tidak berkenan, sehingga langsung menegaskan dirinya tidak akan bergabung dalam tim tersebut. 

Mungkin Otto malas memperjuangkan sesuatu yang sudah jelas kemungkinannya, yaitu kekalahan Paslon 02 yang tidak akan menemukan jalan kemenangan dalam pengajuannya ke MK. 

Seperti itulah kelakuan kubu Prabowo-Sandi yang tak henti-hentinya menyebarkan informasi sesat ke publik. Cepat atau lambat kebohongan itu pun akan terbongkar dengan sendirinya. Melihat itu, apakah kita masih percaya dengan narasi yang dibangun dari koalisi 02?

Ada Dua Nama TGUPP DKI Jakarta di Barisan Pembela Prabowo-Sandi, Awasi Potensi Tumpang Tindih Kepentingan!

Seiring dengan gugatan kubu Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat dua nama anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta yang menjadi bagian tim kuasa hukumnya. 

Diantara nama tersebut adalah Rikrik Rizkian anggota TGUPP DKI Bidang Harmonisasi Regulasi dan Bambang Widjojanto anggota TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi yang juga bekas Wakil Ketua KPK.

Keduanya menjadi bagian dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Bahkan Rikrik Rizkian menjadi koordinatornya. 

Adanya dua nama anggota TGUPP ini patut disorot publik. Karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kepentingan antara menjadi pengacara dan tim gubernur. Mengingat penanganan sengketa pemilu ini bakal memakan waktu lama. 

Sebagaimana diketahui, TGUPP DKI Jakarta adalah lembaga yang menjadi kelinci percobaan Anies Baswedan dan kelompoknya. Hal itu karena tim sering bongkar pasang formasi, diantaranya belum berjalan lama langsung dirombak. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendirian badan TGUPP Anies terburu-buru hanya demi menyerap anggaran APBD yang telah disiapkan. Apalagi anggarannya cukup Fantastis. 

Dengan adanya dua nama di atas, TGUPP yang sedianya bekerja untuk warga DKI Jakarta justru bertindak tidak profesional dengan tumpeng tindih membela Prabowo dalam sengketa Pilpres. 

Mari kita awasi kinerja dua nama di atas agar tidak menggunakan APBD Jakarta untuk kepentingan Prabowo-Sandi. Dimana dapat gajinya dari TGUPP, tetapi kerjanya adalah membela Prabowo-Sandi yang tak menjadi kepentingan warga Jakarta.