Penolakan "people power" yang digalang oleh kubu Prabowo-Sandi mulai datang dari beragam kalangan, termasuk dari para ulama. Sejumlah tokoh agama di Jawa Barat memutuskan untuk menolak mengikuti aksi massa tersebut.
Para ulama Jawa Barat yang menolak itu, misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ciamis, Indramayu dan Purwakarta. Mereka sepakat bahwa gerakan people power itu membawa mudharat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.
Para ulama itu menilai pengerahan massa atau aksi people power akan menimbulkan gejolak yang parah, serta menimbulkan banyak kerugian yang ditimbulkan.
Yang akan kelihatan adalah soal rusaknya persatuan dan kesatuan masyarakat. Hal ini bisa mendorong pada perpecahan bangsa Indonesia. Inilah yang berbahaya.
Untuk itu, para ulama di Jabar itu mengimbau umat Islam mengabaikan ajakan tersebut. Pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mencari jalan yang lebih maslahat.
Melihat situasi saat ini, setiap pihak seharusnya tetap bersabar menunggu hasil resmi Pemilu dari KPU. Bila menang harus bermartabat, dan kalaupun nanti kalah harus menerima dengan lapang dada.
Bila masih ada masalah, pihak yang dirugikan juga diberikan kesempatan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Inilah jalur yang konstitusional, bukan malah mengajak rakyat people power.
Harus diketahui, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan umatnya. Mereka pada dasarnya hanya mengejar ambisi kuasa pribadi.
Para pemuka agama telah mengajak agar umat beragama dan masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi dengan ajakan people power. Maka kita sebaiknya mengikuti saran bijak tersebut.
Jangan sampai persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa terpecah cuma karena adanya Pemilu. Itu sangat disayangkan bagi bangsa Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar