Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi yang terindikasi menjadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri.
Apa yang disampaikan oleh kader PDI Perjuangan ini tidak main-main. Ia dengan tegas meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi, mendukung khilafah, dan paham radikal untuk dipecat lebih cepat.
Menurut Ganjar, ASN yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan, baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.
Salah satu contoh konkretnya adalah selalu memanas-manaskan situasi, mengadu domba, menyebarkan hoaks dan mendukung adanya perpecahan di Indonesia.
Ganjar mengaku sudah menemukan salah satu ASN yang terindikasi menjadi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada paham radikal.
Hal itu terlihat dari jejak digitalnya, terutama terlihat dari postingan, like dan komentar di akun-akun yang menyebarkan paham khalifah dan radikalisme.
Apa yang dilakukan Ganjar di Jateng itu sudah benar. Lingkungan pemerintahan memang harus bersih dari paham terlarang sehingga semua ASN baik di pusat maupun di daerah tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila.
Jika ditemukan ASN yang menyimpang dari Pancasila, harus segera ditindak tegas sesuai UU yang berlaku. Itulah konsekuensi dari menjadi abdi negara.
Jangan maunya makan dari duit negara, tetapi malah memusuhi Pancasila dan NKRI. Betul nggak?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar