Meski menjadi lembaga anti rasuah, faktanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bersih-bersih amat. KPK diduga kuat masih menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu.
Untuk itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Polri dan Kejaksaan membongkar dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga Antirasuah harus benar-benar bersih sebelum menuntaskan praktik rasuah di tanah air. Sehingga KPK tidak menjadi ‘sapu kotor’ yang hendak membersihkan korupsi di negeri ini
Jika menjadi ‘sapu kotor’, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang gagal total dalam pemberantasan korupsi. Padahal tujuan utama, misi pembentukan (KPK) jadi pemberantas korupsi yang benar-benar bersih.
Pernyataan Neta di atas bukan tanpa alasan. Pasalnya, Dari hasil audit BPK tersebut, IPW menduga ada enam potensi KKN di KPK.
Pertama, adanya kelebihan gaji pegawai KPK yaitu pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar, berupa living cost namun gaji masih dibayarkan, total sebesar Rp 748,46 juta.
Kedua, realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal, ketiga perencanaan pembangunan gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 juta, keempat aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pension (BUP) tidak sesuai dengan PP No. 63/2005.
Kelima, keterlambatan penyelesaian 8 paket pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp 2,01 M, kemudian 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asal sistem pelelangan barang sitaan KPK yang harganya sangat rendah di luar batas kewajaran dan cenderung tidak transparan.
Keenam dugaan potensi KKN di KPK dapat mengganggu kredibilitas, integritas dan proefsionalitas KPK.
Kita patut mendorong KPK agar menjadi lembaga yang bersih. Jangan sampai lembaga anti rasuah ini justru menjadi alat negara yang kotor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar