Prestasi Nyata, Dukungan Mantan Pendukung Gerindra Hadir untuk Jokowi

Suara dukungan kepada Presiden Joko Widodo tak hanya datang dari partai pendukungnya saja, tetapi juga hadir dari mantan pendukung Partai Gerindra.

Para eks-kader Gerindra yang tinggal di Amerika Serikat itu telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Diantara mereka adalah Henry Tobing, Leonard Siregar, Franky Taroteh dan Anita Tobing. Mereka sepakat berpihak ke Jokowi karena prestasi dan keberhasilannya memimpin Indonesia selama ini.

Pemerintahan Presiden Jokowi, bagi mereka, sudah memenuhi amanat konstitusi dan reformasi. Yakni, mendukung agenda pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itu diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran, misalnya Papua, membangun infrastruktur, membangun sarana  pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial yang menyeluruh.

Alhasil, kemiskinan turun, pengangguran turun, inflasi terjaga, dan pemerataan pembangunan semakin baik, serta ketimpangan sosial bisa turun.

Jokowi juga berkomitmen penuh pada agenda kebangsaan, merawat toleransi dan kebhinekaan yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia.

Dengan kerja-kerja yang bermanfaat bagi rakyat itu, para eks-pendukung Gerindra berharap Jokowi bisa terpilih sekali lagi.

Untuk itu, mereka berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak ragu lagi mendukung Jokowi.

Para pendukung Gerindra saja mau beralih karena melihat prestasi Jokowi, apalagi masyarakat biasa.

Kita harus pastikan Jokowi-Ma'ruf benar-benar menjadi pilihan rakyat Indonesia, agar kemajuan dan pembangunan seperti di atas bisa dilanjutkan lagi.

Jokowi sekali lagi.

Ketika Prabowo Mengakui Prestasi Jokowi, Lanjutkan!

Prabowo Subianto mengakui adanya prestasi dan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam empat tahun ini.

Hal ini disampaikannya saat pidato kebangsaan yang digelar di Plenarry Hall JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Dalam pidato itu, Prabowo juga memuji bahwa masih banyak manfaat yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan diakui oleh rakyat. Itu yang harusnya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo juga ingin para pendukungnya mengakui itu, dan tidak menampik kebaikan dan kemajuan yang sudah ditorehkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Mantan Danjen Kopassus itu berkomitmen untuk melanjutkan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bila berhasil terpilih menjadi Presiden RI nanti.

Nah, bila Prabowo Subianto yang menjadi lawan Jokowi dan tokoh oposisi paling wahid sudah mengakui prestasi pemerintah, lantas mengapa kita masih menampiknya?

Kita seharusnya mengapresiasi segala kemajuan dan keberhasilan yang dikerjakan pemerintah. Bila ada yang kurang, kita kritik dan beri masukan.

Tetapi tentunya dengan kritikan yang bernas dan substantif, bukan berisi fitnah, informasi hoax ataupun narasi kebencian. Itu baru ksatria.

Mari akui prestasi dan keberhasilan Jokowi, dan berharap itu dilanjutkan lagi. Tentunya, dengan Jokowi Sekali Lagi

Tak Menarik Publik, Pidato Prabowo yang Sarat Ilusi dan Retorika Teleprompter

Beberapa hari ini, masyarakat banyak membicarakan pidato kebangsaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Capres nomor urut 02 itu menampilkan gagasan dan visi-misinya dalam pidato tersebut.

Selain itu, Prabowo secara umum juga banyak menyindir kekurangan pemerintahan Jokowi, menafikan kemajuan, dan lebih terkesan pesimis dengan masa depan Indonesia.

Pidato itu dikritik banyak pihak. Karena substansi pidato visi-misi itu sarat dengan ilusi dan retorika. Selain itu, Prabowo juga menggunakan teleprompter untuk pidato.

Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah melanggar aturan kampanye dan sesuai dengan wataknya yang pesimis tapi suka menyerang orang lain.

Taktik pidato yang menihilkan prestasi Presiden Jokowi itu sebenarnya tak begitu menguntungkan bagi Prabowo. Sebab, masyarakat tak terpengaruh dengan omongannya.

Masyarakat telah merasakan sentuhan kemajuan yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat juga tidak begitu respek dengan cara pidato yang menyerang, provokatif dan penuh pesimisme seperti itu.

Saat ini, pasangan Prabowo-Sandi memang gencar memainkan retorika melawan berbagai bentuk keadilan. Namun mereka lupa bahwa berbicara dan menyentuh rakyat adalah dengan hati, bahasa kepedulian melalui kepemimpinan yang merakyat, bukan sebaliknya.

Sebab rakyat Indonesia itu pada dasarnya selalu memiliki niat baik dan pemikiran positif. Strategi menyerang dan provokatif ala Prabowo justru menjadi arus balik bagi dirinya.

Itu yang tak disadari Prabowo.

Pidato Prabowo, Antara Pesimistis dan Menihilkan Kemajuan Indonesia

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Dalam pidato tersebut, keduanya memaparkan visi-misi koalisinya dan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, dari ekonomi hingga sikap aparat negara.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik pidato 'Indonesia Menang' capres Prabowo Subianto. Hasto menilai pidato Prabowo itu bernada pesimistis dan mencerminkan kegagalan diri eks Danjen Kopassus itu sendiri.

Prabowo juga terbukti secara sengaja menegasikan kesuksesan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Juga sama sekali tak ada pandangan yang maju dan optimis dalam pidatonya itu.

Diakui atau tidak, Indonesia sekarang lebih maju. Terlihat dari kesuksesan Asian Games, Asian Para Games, dan kemajuan pembangunannya, serta kehadiran nilai kemanusiaan dalam kebijakan sosial.

Dengan begitu, pidato Prabowo tak lain hanyalah retorika bernada pesimistis, penuh ilusi dan disampaikan melalui teleprompter.

Meski demikian, kita sangat yakin bahwa pidato Prabowo itu tak akan mengubah elektabilitasnya, maupun menurunkan simpati masyarakat pada Jokowi.

Sebab rakyat sekarang sudah cerdas dan logis. Mereka telah merasakan sentuhan kebaikan dari Jokowi.

Selain itu, rakyat juga mulai jengah dengan strategi serangan yang berisi fitnah, pesimisme dan provokatif dari Prabowo itu.

Yg pasti, apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya itu adalah cerminan wataknya. Ia menihilkan prestasi orang lain, tetapi tak mampu menutupi kegagalannya sendiri. Sifat ini lebih dekat ke pengecut, dibandingkan kstaria.

Prabowo, Permasalahan TKI, dan Hoax tentang Pembebasan TKI Wilfrida

Informasi bohong (hoax) seolah memang melekat dalam pribadi Prabowo Subianto. Rekam jejaknya telah membuktikan itu.

Seperti misalnya, beberapa tahun lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu pernah mengklaim bahwa dirinya berjasa dalam membebaskan Wilfrida Soik.  Dia adalah TKI yang pernah terancam hukuman mati di negeri jiran Malaysia.

Padahal, pengakuan Prabowo itu tidak benar sama sekali. Klaim sepihak itu juga telah dibantah oleh Migrant Care, organisasi yang fokus pada advokasi buruh migran.

Migrant Care menyesalkan adanya klaim secara sepihak bahwa pembebasan tersebut merupakan buah karya Prabowo. Karena faktanya advokasi oleh Migrant Care itu sudah dimulai pada Desember 2010, saat Wilfrida ditangkap polisi di Kelantan Malaysia. Dan, dari awal tak pernah ada peran Prabowo.

Upaya pembebasan terhadap Wilfrida dimulai ketika DPR RI menggelar jumpa pers, yang difasilitasi oleh anggota Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka dan Anggota DPD perwakilan NTT yaitu Lerry Mboik.

Dukungan tersebut kemudian berlanjut ketika Ketua DPR RI kala itu, Pramono Anung, menulis surat ke Pemerintah Malaysia sebagai tindak lanjut dari petisi masyarakat untuk pembebasan Wilfrida pada bulan September 2013.

Pemberitaan mengenai Wilfrida kemudian melejit tajam. Ketika sudah ramai, pihak Prabowo masuk dengan kontribusi menambah 1 pengacara ke dalam tim hukum yang sudah disediakan KBRI Malaysia.

Migrant Care saat itu telah memprotes upaya Prabowo menjadikan Wilfrida sebagai alat kampanye pencapresan. Hingga rencana itu dijadikan kompensasi visi misi Prabowo yang miskin dari isu perlindungan buruh migran.

Bila dibandingkan dengan Prabowo, agenda perlindungan buruh migran yang dtawarkan Jokowi lebih komprehesif dan realistis.

Pihak Jokowi melihat fenomena migrasi sebagai sebuah realitas yang harus dijawab dengan kebijakan yang spesifik mengenai tata kelola migrasi. Serta diikuti dengan adanya dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara.

Sedangkan pihak Prabowo hanya melihat fenomena itu dalam analisi klasik 'pull and push factor' kemiskinan.  Alhasil, solusinya lebih pada pendekatan makro ekonomi.

Kita bisa menilai kualitas pemimpin dari gagasanya. Bila itu bernas dan substantif, maka layak untuk dipilih. Namun, bila hanya koar-koar tanpa logika, maka sebaiknya diabaikan saja.

Nah untuk Prabowo dengan segala hoax-nya, maka dia layak untuk diabaikan saja. Sebab selain menyebarkan kebohongan, Prabowo juga tak memiliki gagasan yang bernas dan masuk akal.

Prabowo, Simbol Bangkitnya Kekuatan Sisa Orde Baru, Anti Demokrasi, dan Fundamentalisme Agama

Bila kita menengok sejarah, tak bisa dipungkiri bila Prabowo Subianto merupakan bagian dari rezim imperialis yang bercokol di Indonesia. Ia, bapaknya dan mertuanya adalah penyokong berdirinya Orde Baru, sebuah rezim otoriter yang mengkudeta Soekarno.

Ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo adalah petinggi Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang memusuhi Soekarno. Ketika kekuasaan Soekarno dipreteli oleh Soeharto, dia turut menjadi arsitek rezim tersebut.

Dengan slogan modernisasi, Soemitro Djojohadikusumo saat menjadi Menteri Negara Riset Nasional berhasil menggadaikan seluruh kekayaan alam nasional kepada asing dan tenaga kerja rakyat Indonesia secara murah. Salah satu yang monumental adalah lahirnya izin Kontrak Karya tambang Grasberg di Papua ke Freeport.

Kondisi tersebut terus berlanjut ketika sang putra (Prabowo) menikah dengan putri penguasa Orde Baru (Titiek Soeharto). Sebuah kolaborasi untuk semakin melanggengkan kekuasaan dari ancaman apapun.

Soemitro, Prabowo dan Soeharto adalah gabungan dari intelektual, penguasa politik dan prajurit militer yang menjaga kekuasaan   yang despotik dari Orde Baru. Itu yang kemudian dijatuhkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998.

Dengan begitu, tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan pendukung Prabowo saat ini adalah kekuatan politik yang secara historis terlibat dalam menghancurkan kekuatan politik anti-imperialism dan anti-kolonialisme Soekarno dengan gagasan Tri Saktinya.

Secara historis kekuatan pro imperialis itu telah terbukti menghancurkan sistem demokrasi demi kekuasaan. Ancaman kembalinya masa-masa penuh represif, horror dan ketakutan kini telah membayang dalam pentas politik Indonesia.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika koalisi reaksioner ini menang maka semua sejarah kelam yang dialami bangsa ini akan terkubur dan tidak akan diketahui oleh generasi selanjutnya.

Sebaliknya gerakan-gerakan demokratis yang saat ini mulai bangkit mempertanyakan hak nya sebagai warga Negara akan kembali layu sebelum berkembang. 

Ambisi Prabowo untuk maju Presiden kali ini didukung oleh sisa Orde Baru, kelompok anti-demokrasi, dan penyokong fundamentalisme agama. Sebuah perpaduan yang mengerikan bila mereka diberikan kesempatan berkuasa.

Prabowo Subianto, Pelanggar HAM yang Mimpi Menjadi Presiden RI

Prabowo Subianto sangat berambisi ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun dirinya telah memiliki rekam jejak yang penuh darah karena pelanggaran HAM.

Di beberapa daerah, efek Prabowo tidak terlihat signifikan. Salah satunya di Aceh.

Hal ini terbukti ketika Pemilu Legislatif (Pileg) lalu perolehan kursi untuk DPR RI Partai Gerindra jauh dari target.

Salah satu sebabnya karena figur Prabowo dinilai kurang menggigit di Aceh karena faktor latar belakang, yakni stigma pelanggaran HAM.

Ya, pelanggaran HAM menjadi perasaan traumatik tersendiri bagi rakyat Aceh. Sebab mereka pernah mengalami pelanggaran HAM itu.

Rakyat Aceh tak sendirian. Masih banyak masyarakat di wilayah lain yang merasakan hal yang sama.

Oleh karena itu, Prabowo sebagai tersangka pelanggaran HAM tak perlu bermimpi untuk menang dalan Pilpres 2019 mendatang. Hal itu agar tidak menjadi beban perasaan, sebab ambisinya yang besar kandas kembali.

Pilpres 2019 ini, disadari atau tidak, merupakan titik kulminasi dari ambisi Prabowo untuk merasakan manisnya kekuasaan menjadi Presiden RI. Namun, pada pemilihan nanti akan menjadi penegas kembali bahwa dirinya adalah capres abadi.

Ya, Prabowo adalah capres abadi karena figurnya tak diminati oleh rakyat Indonesia.

Polemik Dana Kampanye dalam Koalisi Adil Makmur, Benarkah Mulai Retak?

Beberapa waktu lalu, Prabowo dan Sandi menyindir elit partai koalisi pendukungnya yang belum menyumbangkan dana kampanye. Persoalan ini dinilai sensitif, hingga berpotensi merusak ikatan koalisi. 

Beberapa kali, pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi memang mengeluh soal dana kampanye ini. Karena sudah menipis, mereka kemudian menggalakkan sumbangan dari para relawan.

Faktanya, hingga kini memang tidak ada dana dari partai pendukung koalisinya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan PAN. Namun, sindiran keras Prabowo dan Sandi memang menyakitkan partai pengusung mereka.

Polemik dana kampanye BPN Prabowo-Sandi seharusnya tidak perlu diumbar ke publik. Karena hal tersebut bersifat internal dan hanya akan berdampak pada pandangan negatif masyarakat jika dipermasalahkan.

Pembahasan dana kampanye di depan publik dan media massa dapat menurunkan semangat kader di tiap daerah juga citra negatif masyarakat.

Konsep Adil dan Makmur yang diusung Prabowo-Sandi sepertinya mulai tak sejalan dengan kenyataan, apalagi antar partai yang berkoalisi. Bahkan bisa saja akan berakhir tanpa bukti nyata yang bisa dirasakan oleh Prabowo maupun Sandi.

Keluh kesah Prabowo dan Sandi terkait tidak imbangnya sumbangan dana kampanye, sehingga  sebagian besar dana kampanye berasal dari dirinya sendiri dan partai Gerindra, bisa memunculkan anggapan bahwa partai koalisi lain hanya menumpang. Hal ini telah menunjukkan tidak kompaknya koalisi yang seharusnya mampu bersikap adil sejak awal dibentuk.

Konsep keadilan yang tak terwujud sejak di internal koalisi bisa menjadi penyebab perpecahan. Persis sebagaimana nasib Koalisi Merah Putih terdahulu yang berakhir abu-abu karena akhirnya semua kembali ke kepentingan partai masing-masing.

Jika mengurus BPN di lingkup internal saja sudah tidak bisa dimaknai secara adil, bagaimana nantinya akan membangun masyarakat Indonesia Makmur. Inilah yang perlu dipahami oleh publik.

Sudah saatnya kita merenungkan dan kembali “bersatu” merapatkan barisan demi majunya NKRI.

Miskin Gagasan, Prabowo-Sandi Lebih Banyak Memainkan Isu Klise dan Jargonistik

Selama 3 bulan masa kampanye, kandidat capres-cawapres nomor urut 02 tercatat banyak memainkan isu yang isinya memutarbalikkan fakta dan bermain sandiwara. Isu yang diangkatnya selalu klise, dan tak pernah menyentuh akar permasalahan masyarakat.

Bahkan, kandidat nomor 02 itu sering menuduh bahwa kubu Jokowi-Ma'ruf tidak mau berdebat soal program dan gagasan, namun faktanya Prabowo-Sandi dan timsesnya justru tidak pernah bicara terkait program dan gagasannya, serta sibuk menebar kabar bohong dan membuat kontroversi.

Bila diamati dengan seksama, visi misi Prabowo-Sandi sebenarnya sangat miskin gagasan, klise dan penuh jargon. Hal ini senada dengan pandangan Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.

Sebagian dari apa yang dijanjikan oleh Prabowo-Sandi itu sudah pernah dikerjakan oleh Jokowi. Bahkan, janjinya banyak yang bertentangan. Karena terlihat sangat berantakan seperti itu, maka tidak pernah dijadikan rujukan oleh timsesnya sendiri.

Hingga kini rakyat masih menunggu gagasan dan program segar Prabowo-Sandi. Kita berharap kandidat nomor 02 itu jangan hanya pandai bermain sandiwara untuk menarik perhatian saja.

Namun sayangnya, menunggu debat gagasan dari Prabowo-Sandi sama halnya dengan tong kosong nyaring bunyinya, banyak suara tapi sedikit isinya. Tetapi bagaimanapun, seperti itulah kenyataannya.

Oposisi yang minim kualitas dan tak kredibel.

Kejahatan Kemanusiaan Prabowo Subianto di Nggeselema Papua

Kisah kelam kembali hadir dari perjalanan karier mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto. Ia dikabarkan terlibat dalam kasus pembantaian di desa Nggeselema Papua tahun 1996.

Dalam pembantaian itu, Prabowo juga melibatkan tentara asing SAS Inggris dan tentara bayaran yang bermarkas di Afrika Selatan. Dalihnya ada penyanderaan warga sipil.

Kemudian, dalam drama itu, Prabowo dan Kopassus berperan seolah melakukan pembebasan/penyerahan para sandera di Geselema. Tujuannya untuk menaikkan nama atau pamor Prabowo.

Dengan itu,  Prabowo telah melakukan kebohongan publik untuk menaikkan pamornya sebagai pimpinan saat itu. Kebohongan tersebut untuk menutupi kejadian pembantaian warga sipil setelah pelepasan sandera.

Namun dari kejadian itu telah terjadi pelanggaran HAM di wilayah tersebut terkait dengan krisis penyanderaan dan Operasi Militer yang dipimpin Prabowo dengan sederetan kasus yang berdampak pada warga sipil lokal.

Diantaranya, adalah pembunuhan, perkosaan, pemusnahan gereja dan rumah penduduk, kurangnya bahan pangan yang menyebabkan kematian, serta pengungsian besar-besaran.

Berdasarkan rekam jejaknya, Prabowo tidak menujukkan kepedulian terhadap HAM. Apa yang dilakukan Prabowo di Nggeselema Papua adalah upaya merebut krisis sebagai sarana untuk meningkatkan reputasinya dalam negeri dan masyarakat internasional.

Hal itu dilakukan melalui rencana pembebasan sandera dengan sebuah “pembayaran” berdalih negoisasi yang berujung penembakan warga sipil karena dianggap bersimpati kepada OPM.

Hingga kini Prabowo tak pernah mempertanggung jawabkan perkara tersebut. Tetapi kisah kelam ini jangan sampai dilupakan oleh generasi berikutnya, untuk menjadi pelajaran bersama.